Simeulue | TubinNews.com — Koordinator Aliansi Mahasiswa, Rakyat dan Buruh (AMARAH) Simeulue, Aldi Irawan, memberikan klarifikasi terkait beredarnya materi publikasi yang mencantumkan nama AMARAH Simeulue dalam rencana aksi di Banda Aceh.
Aldi menegaskan bahwa “AMARAH” Simeulue tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi dalam bentuk apapun mengenai rencana pelaksanaan aksi tersebut. Hingga saat ini pihaknya juga belum mengambil keputusan maupun mengarahkan gerakannya pada agenda aksi.
“Perlu kami luruskan bahwa AMARAH Simeulue tidak pernah memberikan statement terkait rencana aksi sebagaimana yang beredar. Sampai hari ini, kami belum mengeluarkan sikap ataupun keputusan organisasi untuk melakukan aksi,” ujar Aldi di Banda Aceh, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, dalam situasi saat ini AMARAH Simeulue memilih untuk fokus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, terutama program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Meski demikian, Aldi menegaskan bahwa AMARAH tetap menghormati hak setiap elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi kepada pemerintah. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika masyarakat selama disampaikan secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk mendorong perbaikan serta kemajuan Simeulue.
“Kami menghormati setiap kelompok yang ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah. Itu merupakan hak masyarakat. Yang terpenting, kritik tersebut memiliki dasar yang jelas dan bertujuan untuk pembangunan serta kepentingan masyarakat Simeulue,” katanya.
Di sisi lain, Aldi mengimbau pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan materi terkait rencana aksi agar tidak mencantumkan nama AMARAH Simeulue tanpa adanya komunikasi dan persetujuan dari lembaga tersebut.
Ia menekankan bahwa AMARAH Simeulue merupakan wadah gerakan bersama yang diinisiasi oleh aktivis dan pelajar Simeulue. Oleh karena itu, penggunaan nama AMARAH dalam suatu agenda gerakan perlu didasarkan pada keputusan dan kesepakatan bersama, bukan atas kehendak pihak tertentu.
“AMARAH adalah wadah bersama yang diinisiasi oleh aktivis dan pelajar Simeulue. Karena itu, kami meminta agar nama AMARAH tidak dicantumkan dalam agenda atau gerakan tertentu apabila tidak pernah dibahas dan disepakati bersama,” tegas Aldi.
Aldi berharap masyarakat dapat membedakan antara sikap resmi AMARAH Simeulue dengan pernyataan atau gerakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di luar lembaga tersebut. Ia juga meminta agar informasi mengenai sikap dan agenda AMARAH merujuk pada komunikasi resmi dari pihak yang memiliki mandat dalam organisasi.
“Untuk saat ini, kita ikut mengkawal program-program Pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah berjalan. Jika ke depan terdapat sikap atau agenda resmi AMARAH, tentu akan disampaikan melalui mekanisme organisasi dan komunikasi yang terbuka,” tutupnya.
