Banda Aceh | TubinNews.com – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Aceh, Azhari Cage, mengecam tindakan oknum aparat TNI yang diduga memukul dan menembaki warga Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu 4 November 2026.
Tindakan penembakan dan pemukulan oleh oknum TNI kepada warga menyebabkan korban luka-luka dan meninggal dunia.
Senator Azhari Cage meminta Panglima Komando Daerah Militar Iskandar Muda (Pangdam IM) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menindak tegas oknum aparat yang terlibat.
“Saya dengan tegas meminta Pangdam Iskandar Muda dan Panglima TNI untuk menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam pemukulan dan penembakan warga,” kata Azhari Cage dalam keterangannya Kamis, 5 November 2026.
Azhari Cage menyebutkan, pemukulan dan penembakan yang terjadi di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Pidie, Aceh, terdapat korban yang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka.
“Buat apa damai terus didengungkan, bila masyarakat Aceh terus dipukuli dan ditembaki, sehingga darah masyarakat Aceh kembali tumpah,” sebutnya.
Menurutnya, persoalan warga mengibarkan bulan bintang di peringatan Maulid karena persoalan bendera yang sudah 20 tahun belum tuntas.
“Lagi pula persoalan bendera ini persoalan politik yang belum tuntas bukan persoalan hukum, karena bendera ini ada qanun-nya dan ada undang-undangnya,” ucap Azhari Cage.
Kata Azhari Cage, persoalan hukum harusnya merupakan ranahnya polisi, bukan TNI. “Saya sebagai senator Aceh sedih, sudah 20 tahun damai Aceh masih ada darah rakyat Aceh yang tumpah di oknum tangan aparat,” ujarnya.
Azhari Cage menyayangkan insiden pemukulan dan penembakan terhadap warga terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Sungguh ini sangat melukai hati masyarakat Aceh dan mencederai perdamaian yang terjadi di Aceh. Saya sangat mengharapkan persoalan bendera Aceh ini benar-benar dituntaskan agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Persoalan bangsa ini sudah banyak. Persoalan Papua aja belum selesai. Jangan sampai Aceh juga kembali diseret ke pusaran konflik gara-gara persoalan yang sudah ada dalam undang-undang dan qanun tidak dituntaskan,” tutupnya.
