Banda Aceh | TubinNews.com – Jaringan Siber Indonesia (JMSI) Aceh menilai Safrizal ZA berhasil memimpin Posko Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, baik pada fase tanggap darurat maupun tahap pemulihan (relief). Namun, sosok yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi saat Aceh memasuki tahapan rekonstruksi.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua JMSI Aceh, Hendro Saky, dalam keterangannya di Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026), saat dimintai tanggapan mengenai akan berakhirnya fase pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu.
“Saya pikir secara keseluruhan (overall), Pak Safrizal berhasil memimpin lembaga PRR Aceh. Perannya dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga lintas kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota berjalan sangat efektif,” ujar Hendro.
Lembaga PRR Aceh sendiri resmi terbentuk dua bulan pascabencana melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang efektif berlaku sejak 8 Januari 2026. Kendati demikian, jauh sebelum lembaga tersebut dibentuk secara formal, Safrizal ZA telah bergerak cepat di lapangan.
Hendro memaparkan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 memiliki skala dampak yang sangat luas, meliputi 18 kabupaten, 226 kecamatan, dan 3.300 gampong. Berkat kepemimpinan Safrizal, koordinasi lintas elemen dapat berjalan padu untuk menghadapi situasi darurat tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun JMSI Aceh hingga enam bulan pascabencana, progres pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik menunjukkan hasil yang signifikan. Pada sektor pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah yang terdampak kini telah 100% pulih dan beroperasi normal, sementara di sektor kesehatan sebanyak 867 puskesmas kini kembali beroperasi menjalankan peran pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan yang rusak kini sudah kembali fungsional, dan dari total ruas jalan daerah yang rusak, sebanyak 1.638 ruas jalan kini telah berfungsi sebesar 94,20%. Untuk hunian sementara (Huntara), dari target 18.784 unit, seluruhnya telah aktif dan ditempati oleh warga. Sedangkan untuk hunian tetap (Huntap) dari target pemerintah sebanyak 37.323 unit, terhitung Juli 2026 sudah terbangun 401 unit dan 1.832 unit lainnya dalam tahap pembangunan.
Hendro menambahkan, pencapaian tersebut tentu tidak bertumpu semata pada individu Safrizal ZA, melainkan berkat kemampuannya dalam mengorkestrasi dan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Memasuki Fase Rekonstruksi
Fase pemulihan Aceh resmi berakhir pada 30 Juli 2026. Terhitung mulai 1 Agustus 2026, Aceh akan memasuki tahapan krusial berikutnya, yaitu fase rekonstruksi. Menurut Hendro, tahapan ini membutuhkan effort (upaya), fokus, dan konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Keberhasilan fase rekonstruksi akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah terdampak.
Pada tahap ini, orientasi pembangunan mencakup perbaikan fisik dan nonfisik secara menyeluruh, yang diarahkan untuk mencapai target Rencana Induk (Masterplan) hingga 2028 mendatang.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar agar proses rekonstruksi Aceh berjalan sukses. Oleh karena itu, anggaran yang digelontorkan sangat signifikan, yakni mencapai Rp58,97 triliun. Besaran dana tersebut diharapkan menjadi penopang utama keberhasilan rekonstruksi serta kebangkitan ekonomi warga pascabencana. Kuncinya terletak pada konsentrasi dan fokus yang kuat, dan JMSI meyakini Safrizal ZA memiliki kapasitas untuk memimpin tahapan tersebut.
Apresiasi Keterbukaan Informasi dan Publik
Pada kesempatan yang sama, JMSI Aceh juga mengapresiasi langkah PRR Aceh yang melibatkan media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan seluruh tahapan penanganan bencana. Keterlibatan aktif ini diharapkan terus berlanjut pada fase rekonstruksi di tahun-tahun mendatang.
“Keterlibatan media sangat penting untuk memastikan adanya pengawasan publik serta akuntabilitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan proses rekonstruksi Aceh. Pak Safrizal telah membuktikan mampu menjalankan prinsip keterbukaan ini dengan baik,” tutup Hendro Saky.
