Banda Aceh | TubinNews.com – Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026). Mereka menyoroti lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Aceh.
Sejumlah pejabat Pemerintah Aceh menemui para demonstran, di antaranya Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Munawar, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, Kepala Pelaksana BPBA, serta Juru Bicara Gubernur Aceh, Nurlis Effendi.
Presiden Mahasiswa USK, M. Ruhdi Anugrah, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap penanganan pascabencana yang dinilainya masih lambat meski anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia.
“Banyak sekali kelalaian pemerintah, padahal anggaran sudah dikasih oleh pusat. Tetapi sangat lambat,” kata Ruhdi dalam orasinya.
Ruhdi juga menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana dan hingga kini belum diperbaiki.
“Masih banyak jalan yang masih ditutup. Pendidikan, sekolah-sekolah yang terdampak masih banyak yang belum diperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan Pemerintah Aceh menerima saran dan rekomendasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, informasi dari mahasiswa juga dibutuhkan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah.
“Kami menerima semua saran dan rekomendasi dari adik-adik mahasiswa. Kami butuh informasi dari adik-adik untuk terus kami mulai mengevaluasi,” kata Taufik.
Taufik juga mengapresiasi kedatangan mahasiswa dan mengajak mereka berkolaborasi dalam memberikan informasi terkait kondisi di lapangan.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini niat baik untuk masyarakat. Kami mengajak adik-adik di sini untuk terus bantu kami. Kita berkolaborasi untuk saling memberikan informasi,” pungkasnya.
Di akhir aksi, mahasiswa membacakan petisi tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh. Dalam petisi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Mahasiswa juga mendesak Pemerintah Aceh membuka rincian anggaran yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Selain itu, mereka meminta pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menerapkan prinsip ketahanan bencana.
Petisi tersebut juga memuat tuntutan agar masyarakat dan mahasiswa dilibatkan dalam pengawalan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Mahasiswa turut mendesak Pemerintah Aceh melakukan audit terhadap perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai di Aceh.
Petisi tuntutan tersebut kemudian ditandatangani oleh Sekda Aceh.
