Simeulue||Tubinnews.com| Baitul Mal Kabupaten (BMK) Simeulue memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar di media sosial mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Kecil Perorangan bersumber dari dana infak sebesar Rp700 juta pada 2025.
Ketua BMK Simeulue, Supriadi, menegaskan dana tersebut telah disalurkan seluruhnya kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut dia, sebanyak 238 orang di 10 kecamatan di Kabupaten Simeulue menerima bantuan tersebut.
Penyaluran itu, kata Supriadi, dilakukan berdasarkan SK Bupati Simeulue Nomor 451.12/686/2025 dan Nomor 451.12/1008/2025.
“Kami tegaskan tidak ada satu rupiah pun yang hilang atau disalahgunakan. Dana tersebut sudah disalurkan kepada yang berhak menerima secara non tunai ke rekening bank masing-masing,” ujar Supriadi.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi perhatian dalam temuan pemeriksaan bukan berarti terdapat dana yang hilang. BMK Simeulue, kata dia, akan melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi dan pelaporan agar pengelolaan dana umat semakin tertib.
“Insya Allah ke depannya Baitul Mal Kabupaten Simeulue juga akan memperkuat sistem penatausahaan dan melakukan digitalisasi pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Supriadi saat didampingi Kepala Sekretariat BMK Simeulue, Taufik Hidayah, SH.
Sementara itu, Taufik Hidayah mengatakan BMK Simeulue menghargai keberadaan media sebagai salah satu pilar demokrasi sekaligus bagian dari kontrol sosial terhadap lembaga publik.
Namun, ia berharap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana umat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BMK Simeulue sebelum dipublikasikan.
Kami sangat menghargai peran media sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial. Namun kami berharap kepada kawan-kawan media untuk lebih mengedepankan prinsip tabayyun dan melakukan kroscek langsung ke Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebelum memberitakan tegas Taufik.
Menurut dia, pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, bukan hanya berdampak terhadap kelembagaan BMK, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat yang selama ini menyalurkan zakat dan infak melalui Baitul Mal.
