Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tentang Kepatuhan atas Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Adat.
Fatwa itu dikeluarkan dalam Sidang Paripurna VI Tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh, Rabu 25 Oktober 2023.
Dalam fatwa tersebut, salah satunya menyebutkan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana agar aturan publik bisa berjalan maksimal.
“Penyediaan segala sarana dan prasarana agar aturan publik dapat berjalan dengan maksimal oleh pemerintah hukumnya wajib,” sebut Kabag. Persidangan dan Risalah, Drs. Zulkarnaini, M.Pd yang mewakili Kepala Sekretariat MPU Aceh, Usamah, S.Ag., MM saat membacakan fatwa itu.
Zulkarnaini juga menjelaskan, mematuhi aturan publik yang menyangkut keselamatan umum dan hajat hidup orang banyak hukumnya adalah wajib, seperti yang tertuang dalam Fatwa Nomor 6 Tahun 2023.
“Penggunaan fasilitas umum yang melanggar aturan hukumnya adalah haram. Melakukan penegakan hukum secara berkeadilan dan berkesinambungan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua aturan publik oleh pemerintah adalah wajib,” lanjutnya.
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dalam sambutannya berharap dengan lahirnya Fatwa MPU Aceh ini bisa membantu menertibkan kesadaran masyarakat Aceh khususnya dalam mematuhi aturan publik. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan publik tidak ada perbedaan maksud dalam hal-hal yang terkait dengan keagamaan kita.
“Dengan fatwa kita ini akan membantu menertibkan, menyadarkan masyarakat kita bahwa aturan-aturan pemerintah yang sejalan dengan ketentuan agama itu adalah wajib kita patuhi dan kita amalkan bersama-bersama”, harap Abu Faisal.
Selain itu, MPU Aceh juga berharap agar pemerintah, para pendidik dan para pemuka agama memberikan edukasi yang kuat tentang aturan publik serta menjadi teladan dalam mematuhi aturan publik.
Masyarakat juga diharapkan dapat menghormati dan mematuhi baik hukum positif, hukum adat, maupun hukum syariat tanpa perbedaan.
(Rindi/red)
