Aceh Barat | TubinNews.com – Environmental Awareness Forum (EAF) Aceh mendorong percepatan pengoperasian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Aceh Barat. Dorongan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Parkside Meuligo Hotel Meulaboh, Kamis (24/9/2026).
FGD tersebut mengangkat tema kepastian hukum, legalitas operasional, dan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Forum juga membahas upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya mengubah aktivitas pertambangan emas ilegal menjadi kegiatan yang memiliki dasar hukum.
Menurutnya, proses tersebut tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas pertambangan memberi manfaat bagi masyarakat.
EAF Aceh menilai legalisasi pertambangan rakyat perlu segera didorong melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pembentukan koperasi penambang juga menjadi salah satu langkah yang dibahas dalam forum.
Legalitas tersebut diharapkan memberi kepastian kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pertambangan rakyat. Di sisi lain, pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.
Forum juga menyoroti kewajiban menjaga lingkungan selama kegiatan pertambangan. Upaya pemulihan lahan setelah aktivitas tambang menjadi salah satu aspek yang perlu masuk dalam tata kelola WPR.
Sebanyak 68 peserta mengikuti FGD tersebut. Peserta berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok penambang rakyat.
Koordinator EAF Aceh, Aidil Firmansyah, mengatakan FGD bertujuan menyatukan pemahaman para pihak. Forum juga mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pertambangan rakyat.
“Melalui FGD ini, kita menghimpun masukan komprehensif dari aspek hukum, tata ruang hingga dampak lingkungan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang solid kepada pemerintah,” kata Aidil.
Bahas Aspek Hukum hingga Lingkungan
Panitia membagi pembahasan ke dalam dua sesi panel. Sesi pertama membahas aspek teknis dan tata kelola pertambangan rakyat.
Narasumber pada sesi ini berasal dari Dinas ESDM Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, pakar hukum Marzuki, serta akademisi Universitas Syiah Kuala, Nurdin Husin.
Mereka membahas potensi geologi, kelayakan wilayah, aspek hukum, dan pengelolaan lingkungan dalam aktivitas pertambangan rakyat.
Sesi kedua membahas sinkronisasi kebijakan pada tingkat makro. Panel menghadirkan perwakilan BAPPEDA Aceh, ahli perizinan Saifullah Abdul Ghani, dan anggota Komisi III DPRA Nurchalis.
Nurchalis menyampaikan dukungan legislatif Aceh terhadap penyelenggaraan WPR yang legal dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan yang aman bagi masyarakat dan lingkungan.
Forum turut mendengarkan kondisi masyarakat di tingkat desa. Keuchiek Seuradeuk, Tgk. Yani, menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat.
Susun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Pada akhir kegiatan, peserta menyusun draf rekomendasi teknis dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Penyusunan tersebut dipimpin oleh perumus, Raman Dhawis Sandika.
Forum menghasilkan sejumlah poin penting. Di antaranya pemetaan persoalan pertambangan rakyat dan inventarisasi berbagai kendala di lapangan.
Peserta juga menghimpun dokumen dukungan dari berbagai sektor. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi formal kepada Pemerintah Pusat.
EAF Aceh berharap rekomendasi tersebut dapat mendukung percepatan pengelolaan WPR di Aceh Barat. Legalitas pertambangan juga diharapkan berjalan seiring dengan penguatan pengawasan dan perlindungan lingkungan.
EAF Aceh menilai sinergi antarpihak menjadi faktor penting dalam pengelolaan WPR. Pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, masyarakat, penambang, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing.
Dengan langkah tersebut, pengelolaan pertambangan rakyat di Aceh Barat diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat serta daerah.
