Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh membantah kabar yang menyebut Pemerintah Pusat telah menetapkan keputusan final terkait bendera Aceh. Pemerintah daerah menegaskan pembahasan mengenai persoalan tersebut masih berlangsung.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum memiliki kepastian.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Nurlis menjelaskan, Pemerintah Aceh masih menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Kedua pihak terus membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh.
“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh meningkatkan komunikasi dengan sejumlah kementerian di tingkat nasional. Pembahasan tersebut berfokus pada tiga persoalan, yakni bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan Lapangan Blang Padang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Mualem menyampaikan aspirasi dan sikap Pemerintah Aceh terkait sejumlah persoalan tersebut.
Sebelumnya, Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh juga menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta. Pimpinan dan anggota DPR Aceh turut mengikuti pembahasan tersebut.
Menurut Nurlis, kehadiran unsur eksekutif dan legislatif menunjukkan kesamaan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pusat.
Ia menyayangkan munculnya informasi yang menyebut pemerintah telah mengambil keputusan final mengenai bendera Aceh. Menurutnya, kabar tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu komunikasi yang sedang berjalan.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ujar Nurlis.
Ia menilai penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan tertentu.
Pemerintah Aceh juga mengajak masyarakat, ulama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa agar tetap menjaga suasana damai. Nurlis meminta masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial maupun ruang publik.
Ia juga mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, dan DPR Aceh yang masih memperjuangkan aspirasi daerah melalui jalur konstitusional.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” pungkas Nurlis tegas.
