Simeulue | TubinNews.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di Kabupaten Simeulue, Aceh, dikeluhkan sejumlah pelaku angkutan darat.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung hampir sebulan dan membuat sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantri untuk mendapatkan bahan bakar.
Selain itu, beban operasional bagi para sopir juga bertambah serta berpotensi mengganggu aktivitas angkutan barang dan jasa di wilayah kepulauan tersebut.
Humas Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Simeulue, Hardani, mengatakan kelangkaan Bio Solar telah menjadi persoalan yang berulang dan dikeluhkan masyarakat, khususnya para pelaku angkutan umum, dump truck, nelayan, dan pemilik kendaraan L300.
“Ini kelangkaan BBM di Simeulue sudah menjadi keluhan masyarakat, terutama angkutan umum, dump truck, Nelayan dan teman-teman mobil L300,” kata Hardani, Jumat (4/9/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Ketua HRD itu, kelangkaan Bio Solar bukan kali pertama terjadi di Simeulue. Persoalan serupa disebut telah berulang kali terjadi.
“Ini bukan kali ini terjadi. Sudah acap kali terjadi terkait kelangkaan BBM di Simeulue,” ujarnya.
Hardani meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama menyangkut kecukupan kuota dan kelancaran distribusi BBM di Simeulue.
Menurutnya, kepastian pasokan BBM penting bagi masyarakat karena kebutuhan bahan bakar berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi dan distribusi barang di daerah tersebut.
Organda meminta Pemerintah Kabupaten Simeulue mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi kebutuhan BBM serta berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai besaran kuota yang dialokasikan untuk wilayah tersebut.
Pihaknya juga juga berharap persoalan kelangkaan Bio Solar mendapat perhatian serius dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, Pertamina, serta Pemerintah Kabupaten Simeulue.
“Kita berharap kementerian ESDM, BPH migas dan pertamina, khususnya Pemerintah Kabupaten Simeulue, agar kuota BBM ini dapat diperhatikan agar tidak menjadi kendala terus-terusan,” kata Hardani.
Selain itu, Organda juga mendorong pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi kuota, distribusi, serta pengawasan BBM di lapangan sehingga penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
