Medan | TubinNews.com – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026), untuk mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait penetapan tarif dan kebijakan yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.
Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan setelah peserta aksi kecewa karena Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, tidak hadir untuk menemui mereka secara langsung.
Perwakilan massa, Agam Zubir, mengatakan para pengemudi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Namun, menurutnya, hingga kini kebijakan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan para pengemudi.
“Kami apresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dengan akan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 demi meningkatkan penghasilan ojol. Namun setelah itu kami rasakan semua tidak bisa meningkatkan penghasilan para ojol. Bahkan kami tidak tahu apa hasilnya hingga hari ini,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Selain itu, massa juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai penetapan tarif yang dinilai menjadi persoalan utama bagi para pengemudi.
“Ketetapan tarif yang hari ini belum ada. Jadi hari ini sangat kami sayangkan Pak Gubernur hingga Ketua DPRD tidak bisa hadir hari ini,” kata Agam.
Menurut Agam, persoalan kesejahteraan pengemudi ojek online telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
“Ini polemik yang hingga bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kami hanya meminta keseimbangan dengan keringat kami di jalan,” tegasnya.
Di tengah aksi, massa juga mengamankan seorang peserta yang diduga melakukan tindakan provokatif.
“Satu orang kami amankan, bang, diduga provokator,” ujar Agam.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian kebijakan yang dinilai masih membebani pengemudi ojek online, terutama terkait tarif, perlindungan kerja, dan kesejahteraan mitra pengemudi.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menemui perwakilan massa dan menerima aspirasi yang disampaikan.
“Sebagai pemerintah daerah kami akan menyampaikan apa yang menjadi aksi tuntutan dari kawan-kawan ojol agar aspirasi bisa berjalan dengan baik,” kata Sulaiman.
Sulaiman menjelaskan Gubernur Sumatera Utara tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas di luar kota.
