Jakarta | Tubinnews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyoroti capaian positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,12 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan G20 dan ASEAN.
“Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Menko Perekonomian, dikutip dari Website Menpan.go.id, Kamis (7/8/2025).
Airlangga juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang mengalami perbaikan signifikan. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap di dunia kerja dalam satu tahun terakhir.
“Sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap. Hal ini setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir,” jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo juga menekankan pentingnya daya saing dengan negara-negara lain. Untuk itu, reformasi sistem perizinan usaha menjadi fokus utama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan melalui pendekatan berbasis metode positif.
“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” lanjut Airlangga.
Menjelang semester kedua tahun 2025, fokus pemerintah bergeser pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejumlah program prioritas pun telah dipersiapkan, termasuk mendorong pertumbuhan investasi di kawasan strategis, peningkatan ekspor, serta pembiayaan di sektor perumahan.
“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” katanya Airlangga.
Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar, yang akan berlangsung hingga akhir 2025. Tak hanya itu, program strategis menyambut momen Natal dan Tahun Baru juga tengah disusun.
Menjelang pertengahan Agustus, pemerintah akan mulai membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Presiden dijadwalkan menyampaikan agenda tersebut pada 15 Agustus mendatang. Namun demikian, Presiden kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga aktif mengembangkan program-program non-anggaran yang mendukung iklim investasi.
“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian Lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” ujarnya.
