Medan, Tubinnews.com – Suasana di Medan International Convention Center pada Senin (23/09/2024) tampak begitu ramai. Ribuan peserta dari jajaran pengawas pemilu di Sumatera Utara berkumpul. Mereka hadir bukan sekadar untuk mendengarkan arahan, tetapi juga untuk memperkuat peran mereka dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, membuka acara dengan pesan yang tegas.
“Jaga integritas dan soliditas sebagai pengawas, selalu berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu,” ujarnya di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari pimpinan Bawaslu kabupaten/kota, Panwascam, dan kesekretariatan di tingkat kabupaten/kota.
Sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu, para pengawas menghadapi tugas yang tidak ringan. Tekanan politik, tantangan di lapangan, hingga upaya-upaya pelanggaran pemilu menjadi ujian yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, Bawaslu Sumut mengingatkan bahwa fisik dan mental harus tetap terjaga hingga Pilkada usai.
“Selama menjalankan tugas tetap jaga kesehatan, fisik harus kuat dan tidak boleh lemah sampai Pilkada selesai,” pesan Aswin.
Ia juga berharap seluruh pengawas memahami tugas dan wewenangnya sesuai undang-undang, sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan baik.
Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan masyarakat. Bagi Saut, pengawas pemilu bukan sekadar pemantau yang bekerja di belakang layar, tetapi juga pihak yang harus mampu membangun hubungan dengan rakyat.
“Pengawas harus dekat dengan rakyat (bangun terus komunikasi, buka ruang bicara, saluran keluar masuk informasi). Buang segala jenis keangkuhan dan arogansi,” tegasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, lanjut Saut, Panwascam harus menjalin koordinasi erat dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota serta merangkul berbagai pihak seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah agar pengawasan semakin efektif.
Di sisi lain, persoalan penertiban alat peraga kampanye (APK) kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Johan Alamsyah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumut, menegaskan bahwa tugas tersebut bukanlah wewenang Bawaslu, melainkan tanggung jawab KPU bersama Satpol PP.
“Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan wewenang dan tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota, Satpol PP dan Trantib. Bukan tugas teman-teman pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwascam dan jajaran,” kata Johan.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada lagi petugas Bawaslu yang memanjat dan menurunkan APK di lapangan, karena hal itu bukan bagian dari tanggung jawab mereka.
Keberhasilan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak, termasuk masyarakat. Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, yang turut hadir dalam acara ini, menegaskan bahwa pemilu yang sukses akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kesuksesan Pilkada merupakan tanggung jawab kita semua. Karena Pilkada itu lima tahun sekali, dan ini adalah sejarah (pemilihan) terbesar di dunia,” ujarnya.
Fatoni pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa suara mereka tidak disalahgunakan.
Dengan semangat yang dibangun dalam acara ini, Bawaslu Sumut berharap bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan transparan dan demokratis. Masyarakat pun diimbau untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan, memastikan bahwa suara mereka benar-benar dihitung dan dihargai. (Red)
