Simeulue | TubinNews.com – Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan melalui kantin sekolah mendapat penolakan dari sejumlah yayasan dan mitra pelaksana MBG di Kabupaten Simeulue.
Para pekerja dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai perubahan pola pengelolaan tersebut berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Di Kabupaten Simeulue sendiri saat ini terdapat 11 SPPG yang menjalankan pelayanan program MBG. Para relawan berharap keberadaan SPPG tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem pelaksanaan program, sekaligus memastikan pelayanan makanan bergizi kepada anak-anak tetap berjalan secara optimal.
Salah seorang relawan SPPG, Harmita, yang bertugas sebagai Divisi Pengolahan di dapur SPPG Program MBG Desa Sukajaya, Kabupaten Simeulue, mengatakan para pekerja selama ini telah mencurahkan tenaga untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak melalui program tersebut.
Menurutnya, apabila pengelolaan MBG nantinya dialihkan ke kantin sekolah, perlu dipertimbangkan secara matang dampaknya terhadap para pekerja dan relawan yang selama ini menggantungkan aktivitasnya pada pelaksanaan program di SPPG.
“Kami bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani anak-anak bangsa dalam pemenuhan gizi. Karena itu, kalau ada perubahan sistem pengelolaan, kami berharap nasib para relawan juga menjadi perhatian,” ujar Harmita.
Ia mengatakan, para relawan tidak bermaksud menghambat evaluasi maupun penyempurnaan program MBG. Namun, setiap perubahan kebijakan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keberadaan tenaga kerja yang selama ini telah terlibat dalam operasional SPPG.
Para pekerja juga berharap BGN memberikan penjelasan yang jelas mengenai wacana tersebut, terutama terkait mekanisme pengelolaan, keberlanjutan SPPG, serta nasib para relawan apabila pola pelaksanaan MBG benar-benar mengalami perubahan.
Mereka menilai komunikasi dan koordinasi dengan yayasan, mitra, serta para pekerja SPPG penting dilakukan sebelum kebijakan baru diterapkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah pelaksana program.
