Banda Aceh | TubinNews.com – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengikuti entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (31/8).
Pertemuan tersebut membahas pemeriksaan pendahuluan kinerja terhadap Pemerintah Aceh dan sejumlah instansi terkait di wilayah Aceh.
Taufik mengatakan, Pemerintah Aceh siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Pemerintah juga akan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait untuk membangun koordinasi dan memberikan dukungan selama pemeriksaan berlangsung.
“Kami berkomitmen mendukung kelancaran pemeriksaan dengan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Kami juga meminta seluruh SKPA terkait untuk membangun kolaborasi dan memberikan dukungan selama pemeriksaan berlangsung,” ujar Taufik.
Dalam entry meeting tersebut, BPK RI membahas dua agenda pemeriksaan pendahuluan kinerja.
Agenda pertama berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pemeriksaan ini bertujuan mendukung pemenuhan layanan pendidikan pada Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Agenda kedua menyangkut upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2025 hingga Semester I Tahun Anggaran 2026.
Taufik berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Pemerintah Aceh memberikan dukungan terhadap pemeriksaan ini. Tim kami akan menyiapkan apa yang diperlukan. Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan, wawasan, dan saran untuk perbaikan kinerja Pemerintah Aceh ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI, Muhammad Husni, mengatakan pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas program kerja Pemerintah Aceh.
Fokus pemeriksaan mencakup pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan upaya mendukung ketahanan energi. Tim BPK juga akan melihat program energi baru terbarukan serta upaya konservasi energi.
“Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama Pemerintah Aceh beserta SKPA terkait agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar perbaikan,” ungkap Muhammad Husni.
