Aceh Barat || Tubinnews.com || Menanggapi polemik pengadaan Pegawai Pemetintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu, Pemkab Simeulue bersama DPRK telah membentuk tim verifikasi data bagi para peserta PPPK Paruh Waktu yang lansung di ketuai oleh Asludin, SE, M.Kes yang juga sekretaris daerah kabupaten Simeulue.
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang di keluarkan oleh bupati Simeulue dengan nomor 800.1.2/688/2025. Tentang penunjukan/ penetapan tim verivikasi data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten Simeulue pada tanggal 17 Desember, 2025.
Surat keputusan yang dikeluarkan bupati, menunjukan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan data para peserta PPPK Paruh waktu yang adil dan transparan. Ini menjadi jembatan untuk masyarakat bisa mengadu apa bila ada dugaan kecurangan dalam proses pengadaan PPPK Paruh waktu tersebut.
Hal ini lansung di sampaikan oleh Alwan Samri seorang aktivis mahasiswa , setelah berkomunikasi lansung dengan instansi pemerintah kabupaten Simeulue.
Alwan Samri, mahasiswa simeulue yang vokal dalam mengungkap kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaan PPPK Paruh Waktu, menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan.
“Ya kami telah berkomunikasi dengan pemerintah, jugak dengan ketua tim verifikasi. Kami menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang merasa di rugikan dalam pengadaan PPPK Paruh waktu tersebut” kata Alwan.
Dalam penyampaiannya Alwan juga mengajak masyarakat Untuk mengkawal guna memastikan kinerja tim verifikasi data berjalan dengan optimal, jujur , adil dan transparan. di perlukan pengawalan ketat dan penerapan sistem pelaporan yang akuntabel serta pendampingan berkelanjutan akan di berikan.
” Kami dari mahasiswa mengajak masyarakat Untuk mengkawal tim verifikasi data yang sudah di tetapkan, guna memastikan kinerja tim tersebut berjalan dengan jujur, adil dan transparan”. Ucap alwan
Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan kepada tim verifikasi data harus berjalan sesuai prosedur yang diharapkan. Jangan sampai masyarakat di persulit dalam proses pelaporan maka dari itu perlu adanya pendampingan serta pelayanan yang baik yang diberikan oleh tim verifikasi tanpa ada perakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
” Kita juga menekankan jangan ada perakit KKN oleh pihak tim verifikasi dalam proses rekapitulasi data para peserta PPPK Paruh Waktu. Jangan ada lagi kekacauan baru yang di timbulkan oleh pihak tim verifikasi nantinya”. Kata alwan
Dengan harapan yang besar, Alwan Samri berharap tim verifikasi data PPPK Paruh Waktu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sehingga dapat memastikan bahwa proses pengadaan PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
” Ya kita berharap tim verifikasi data dapat berjalan dengan jujur adil dan Transparansi untuk memastikan proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran untuk keadilan” kata alwan
Tidak hanya itu pihaknya jugak berharap kepada seluruh masyarakat harus bijak dalam menyikapi isu yang ada. Jangan mau di adu domba oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dengan mengesampingkan nilai kebenaran dan keadilan. Kita cerdas kita ate ate fulawan (Berhati Emas). Tutup Alwan
![Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, memimpin rapat koordinasi bersama Sales Area Manager Retail Pertamina dan Hiswana Migas Aceh untuk membahas penanganan antrean BBM di SPBU, Kantor Gubernur Aceh, 23 Juli 2026. [Foto: Dok.Biro Adpim]](https://tubinnews.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260721-WA0026-350x250.jpg)
