Banda Aceh | TubinNews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mengusut bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pertemuan Komnas HAM dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas penanganan insiden yang terjadi pada 4 November 2026 dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menilai bentrokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, ada persoalan sosial, hukum, dan politik yang turut melatarbelakangi insiden tersebut.
Anis menegaskan, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban. Ia juga meminta Pemerintah Aceh mendorong dua hal utama, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi atas bentrokan di Pidie.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain mengusut kejadian, Komnas HAM juga menyoroti tanggung jawab pemerintah terhadap pemulihan korban. Anis meminta Pemerintah Aceh mengambil posisi yang jelas agar keluarga korban mendapatkan kepastian penyelesaian melalui jalur hukum.
Menurutnya, keluarga korban masih menunggu proses hukum atas peristiwa tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlibat aktif mendorong investigasi, bukan sekadar mengikuti perkembangan penanganan kasus.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis turut mengingatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk memastikan korban memperoleh hak atas keadilan dan pemulihan.
Menanggapi dorongan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh saran Komnas HAM.
Taufik mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus memantau penanganan kasus tersebut. Ia juga akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik.
