Jakarta | TubinNews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 60 juta orang telah terdaftar dalam sistem bantuan sosial (bansos) berbasis Government Technology (GovTech).
Pemerintah menargetkan jumlah itu melampaui 100 juta orang pada 10 November 2026. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.
Luhut menyampaikan target tersebut di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10). Ia mengatakan pemerintah berencana meluncurkan sistem GovTech secara nasional pada 10 November mendatang.
“Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam GovTech itu, yang qualified untuk menerima bansos, dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang,” jelasnya, dikutip dari detikFinance.
Luhut menargetkan sistem tersebut mencakup seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bansos pada akhir 2026. Ia berharap integrasi data dapat meningkatkan transparansi dan menekan potensi korupsi.
Menurutnya, kecerdasan buatan dapat membantu pemerintah mengawasi penyaluran bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran.
“Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan,” ujar Luhut.
Ia mengatakan sistem ini harus mencegah dua kesalahan penyaluran. Pertama, warga yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Kedua, warga yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan.
“Sehingga tidak ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan sosial dari pemerintah atau cash transfer, itu tidak dapat atau sebaliknya. Itu kita akan jamin akan terjadi keadilannya,” jelasnya.
Selain mengembangkan sistem bansos digital, Luhut mengungkapkan rencana pemerintah mengubah skema subsidi. Pemerintah ingin mengalihkan subsidi berbasis produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
Dengan skema tersebut, pemerintah akan menyalurkan subsidi dalam bentuk transfer tunai kepada individu.
“Jadi cash transfer kepada individu,” pungkas Luhut.
