Deli Serdang | TubinNews.com – Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik 2026 tingkat kabupaten wilayah Sumatera.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menerima penghargaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD di Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan itu turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Asri Ludin mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Upaya itu diharapkan dapat mendukung usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan penghargaan ini semakin menyemangati kita untuk memperluas akses keuangan inklusif bagi seluruh keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan,” kata Asri Ludin.
Ia menegaskan, akses pembiayaan tidak cukup hanya tersedia. Layanan tersebut juga harus membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Prabowo Dorong Pembiayaan untuk Masyarakat Produktif
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menyebut petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga sebagai kelompok yang perlu merasakan manfaat pembangunan.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata. Oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku UMKM, ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan rencana memperluas penyaluran kredit bagi masyarakat produktif hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang. Program tersebut ditujukan kepada sekitar 28 juta keluarga.
“Di tahun yang akan datang, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
Beliau mengingatkan bahwa perluasan pembiayaan harus disertai pengelolaan sumber daya dan anggaran secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan potensi ekonomi nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Saya berharap Lembaga ini dapat memperkuat koordinasi kebijakan untuk memperluas akses keuangan masyarakat,” imbuh Prabowo.
Literasi dan Inklusi Keuangan Terus Diperluas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen. Menurutnya, inklusi keuangan juga perlu memperhatikan ketahanan dan keamanan finansial masyarakat.
“Yang kita nilai adalah ketahanan (resilience) dan juga keamanan finansial (financial security),” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, pemerintah mendorong perluasan akses keuangan melalui rekening pelajar, penyaluran bantuan, dan pembiayaan produktif. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pemerataan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.
Ia melaporkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen pada semester I 2026. Pada periode yang sama, kredit perbankan tumbuh 13,69 persen, sedangkan dana pihak ketiga mencapai sekitar Rp10.400 triliun.
“Angka kredit ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tentunya menjadi modal yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Friderica.
Ia juga menyebut literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan melampaui 93 persen. Capaian tersebut didukung kerja sama pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
Menurut Friderica, saat ini terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Tim tersebut mengoordinasikan program perluasan akses keuangan di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
“Program ini mencakup pembiayaan usaha dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Kami juga mendorong agar akses modal menjangkau pelaku usaha kecil, petani, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan,” jelasnya.
Mendagri Dorong Peningkatan Kinerja Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menyoroti peran insentif fiskal dalam mendorong kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah menyalurkan insentif fiskal tahun ini melalui mekanisme kompetisi kinerja daerah. Kemendagri juga berupaya meningkatkan alokasi insentif untuk tahun mendatang.
“Tahun ini satu triliun dititipkan ke Kemendagri dan kita buat dalam bentuk lomba,” kata Tito.
Ia menyebut telah membahas kemungkinan penambahan insentif tersebut bersama Presiden dan Menteri Keuangan. Pemerintah juga merencanakan kategori kompetisi terkait pertumbuhan ekonomi terbaik pada gelombang berikutnya.
“Insentif fiskal diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan. Perluasan akses keuangan juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
