Banda Aceh | TubinNews.com – Dinamika kerusuhan yang diwarnai penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan pada peringatan Hari Damai Aceh menjadi fokus pembahasan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, setelah sebelumnya mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat digelar untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi atas peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya.
“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.
Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Di Masjid Raya Baiturrahman, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan. Sementara di Pendopo Gubernur Aceh yang berada tidak jauh dari masjid, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, dan penaikan Bendera Bintang Bulan.
Menurut Nurlis, rapat Forkopimda berlangsung sekitar dua jam dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Aceh. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menjaga situasi keamanan di Aceh.
Salah satu rekomendasi yang disepakati adalah menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Seluruh pihak juga diminta menahan diri untuk mencegah terjadinya aksi serupa.
“Semua pihak diminta menahan diri mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasive,” kata Nurlis.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat.”
Nurlis mengatakan, seluruh pihak juga diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan melalui berbagai imbauan kepada masyarakat.
“Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan,” kata Nurlis.
Sementara terkait persoalan Bendera Bintang Bulan, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan kepastian hukum.
Selain langkah tersebut, Wakil Gubernur Aceh, mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Aceh.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Wagub.
Pemerintah Aceh berharap hasil rapat Forkopimda tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meredam ketegangan dan menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan di Aceh.
