Banda Aceh | TubinNews.com — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh. Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka serta surat terbuka yang sebelumnya dirilis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang dan belum tertangani secara komprehensif.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas tersebut menegaskan keseriusan mahasiswa dalam menyikapi persoalan kebencanaan di Aceh secara berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menyatakan bahwa persoalan penanganan pascabencana di Aceh tidak semata bersifat teknis, tetapi juga sarat persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat pemulihan masyarakat terdampak.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah kecenderungan penggiringan isu kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Menurut Ammar, praktik tersebut berisiko mengaburkan substansi kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat korban bencana sekaligus berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan.
Mahasiswa turut mengkritisi minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan bahan pangan olahan di wilayah terdampak bencana. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, terutama kelompok rentan yang sedang berada dalam fase pemulihan pascabencana.
Dalam konteks itu, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya agar Presiden RI segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera. Tim tersebut diharapkan berada langsung di bawah pengawasan Presiden serta memiliki kewenangan kuat untuk mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Mahasiswa menilai tim khusus tersebut penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Mahasiswa juga menekankan pentingnya menghindari narasi dan tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
