BPN Deli Serdang Diduga Makan Tidur, Mafia Tanah Kuasai Hutan Lindung

Deli Serdang,Tubinnews.com | Dugaan penguasaan hutan lindung oleh mafia tanah di Kabupaten Deli Serdang semakin mencuat. Tanah milik negara yang seharusnya dilindungi kini telah beralih menjadi hak milik dengan sertifikat resmi. Temuan ini terungkap setelah pemerhati lingkungan turun langsung ke lokasi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kamis (6/3/2025).

Ironisnya, meski DPRD Deli Serdang telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan melakukan sidak hingga dua kali, Kepala Dinas Badan Pertanahan Negara (BPN) Deli Serdang justru tidak pernah hadir. Sikap ini memicu dugaan kuat bahwa BPN berpihak kepada mafia tanah.

BeritaTerkait

Cegah Antrean dan Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Benahi Pelayanan SPBU ‎

31 Juli 2026

Dari Pantai Suak Ribe, Pemkab Aceh Barat Bangun Kesadaran Bersama Menjaga Kebersihan Lingkungan

31 Juli 2026

Menteri PU Datang ke Aceh Barat Tinjau Jambatan Sikundo

30 Juli 2026

Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas BPN, dalam sidak tersebut. Menurutnya, pemilik lahan seharusnya juga hadir untuk memperjelas batas tanah yang mereka klaim.

“Tadinya kita berharap pemiliknya hadir, jadi bisa sama-sama melihat apakah lahan yang mereka kuasai masuk kawasan hutan lindung atau tidak,” ujar Zakky Shahri kepada awak media.

Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri kemabali sidak lokasi lahan Kawasan Hutan Lindung di kuasai mafia tanah.(Foto,Ist)

Saat tim turun ke lokasi, patok batas kawasan hutan lindung yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi sudah jelas. Namun, Kepala BPN Deli Serdang kembali absen, memperkuat dugaan bahwa instansi tersebut mendukung praktik ilegal ini.

“Kita sudah libatkan ATR/BPN Deli Serdang dan Dinas Lingkungan Hidup, tapi mereka tidak membawa data yang jelas. Jadi, apa solusinya kalau begini?” keluh Pemerhati Lingkungan, Fajar Sinaga.

Lebih parah lagi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lahan hutan lindung sudah bersertifikat. Fajar menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan di kawasan lindung harus segera ditertibkan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, perwakilan BPN Deli Serdang justru enggan memberikan komentar dan terlihat menghindari wartawan.

Sementara itu, pihak yang mengaku pemilik lahan pun tidak dapat menunjukkan lokasi yang mereka klaim. Akibatnya, sidak harus ditunda hingga minggu depan.

“Owner-nya tidak bisa menunjukkan mana lahannya, jadi kita tunda sampai minggu depan,” ujar Siddiq, bidang penataan BPN Deli Serdang, singkat kepada Tubinnews.com.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan mafia tanah yang merampas kawasan hutan lindung. Masyarakat dan pemerhati lingkungan berharap agar pemerintah pusat turun tangan untuk menertibkan sertifikat ilegal dan mengembalikan hutan lindung ke fungsi aslinya.(Red)