Jakarta, Tubinnews.com – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Simeulue, Dodi Juliardibas didampingi Inspektur, Sekretaris Dewan, Pimpinan Dprk serta Anggota, menghadiri acara koordinasi pemberantasan korupsi yang digelar di Jakarta Rabu 18 Desember 2024.
Acara ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri dua Kabupaten Simeulue dan Pidie.
BeritaTerkait
Dalam acara yang berlangsung Pj Sekda menyampaikan komitmen Pemerintah Simeulue untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama bekerja keras untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Dodi.
Acara koordinasi ini juga menghadirkan sejumlah pembicara dari KPK yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai strategi dan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah.
Selain itu, acara ini juga membahas upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi potensi korupsi di lingkungan pemerintahan. Para peserta diberikan pembekalan mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di masing-masing instansi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue siap bekerja sama dengan KPK dan pihak lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil mendukung pencapaian tujuan pemberantasan korupsi.
“Kita harapkan acara koordinasi ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya
