Aceh Besar | TubinNews.com – Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, menutup kegiatan Retret Keuchik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 di Kota Jantho, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, sejak 8 November 2026.
Dalam arahannya, Syukri menegaskan bahwa retret keuchik bukan sekadar agenda pembekalan rutin. Kegiatan ini harus menjadi momentum untuk membentuk kepemimpinan gampong yang disiplin, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kualitas pemerintahan gampong turut menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Besar sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong. Gampong yang kuat akan melahirkan Aceh Besar yang kuat,” tegas Syukri.
Sebelumnya, saat memberikan arahan pada Selasa (10/11/2026) malam, Syukri juga meminta para keuchik menjaga amanah masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, serta keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan gampong.
Ia mengingatkan bahwa keuchik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Jabatan keuchik adalah jabatan kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, keuchik harus mampu menjaga amanah tersebut dengan integritas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Syukri mengakui tugas keuchik tidak mudah. Mereka harus memiliki kepekaan sosial, kesabaran, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan masyarakat.
Ia menilai masyarakat kerap menyoroti keuchik ketika program atau kegiatan gampong tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, keuchik perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan menghadapi dinamika di wilayahnya.
Dalam sesi dialog, Syukri turut menanggapi persoalan tapal batas antargampong yang disampaikan peserta retret. Ia mengatakan Pemkab Aceh Besar telah membentuk tim untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan tersebut.
Tim akan turun langsung ke lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan batas wilayah antargampong.
Terkait usulan studi banding, Syukri meminta agar pemerintah mengevaluasi manfaat dan efektivitas kegiatan tersebut. Menurutnya, kondisi keuangan daerah juga harus menjadi pertimbangan.
Ia menjelaskan, hasil studi banding belum tentu dapat diterapkan di daerah lain. Setiap wilayah memiliki karakteristik, kondisi, dan sistem pemerintahan yang berbeda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bahrul Jamil, meminta para keuchik terus meningkatkan kapasitas melalui proses belajar dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Ia mendorong keuchik memperkuat koordinasi dengan pendamping desa dan jajaran pemerintahan. Langkah tersebut penting agar setiap kebijakan dan program gampong berjalan sesuai ketentuan.
Bahrul juga mengingatkan keuchik yang baru dilantik agar tidak terburu-buru mengganti aparatur gampong. Menurutnya, pergantian tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dapat menghilangkan sumber daya manusia yang sudah memahami tata kelola pemerintahan.
“Keuchik yang baru dilantik jangan langsung merombak struktur yang sudah ada. Perlu dipertimbangkan kemampuan dan pengalaman aparatur, karena SDM yang sudah mapan merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan gampong,” pesannya.
Selain peningkatan kapasitas, Bahrul menyoroti pentingnya kemampuan keuchik dalam mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan pemerintahan. Ia menilai keterbatasan kemampuan dan kurangnya kemauan untuk belajar dapat menghambat pelaksanaan tugas tersebut.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ia meminta keuchik mengedepankan transparansi dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan gampong.
Keuchik juga perlu menyediakan papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, ia meminta mereka melibatkan tuha peut sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
“Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keuchik harus terbuka dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan, menyediakan papan informasi, serta melibatkan tuha peut sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Bahrul.
