Jakarta | TubinNews.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat penegakan hukum tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
Menurut Syahganda, penangkapan seorang oknum jenderal yang disebut terindikasi melakukan penyadapan dan makar menjadi pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda, Minggu (8/11/2026).
Ia mengatakan, melalui pengungkapan kasus tersebut, Presiden ingin mengingatkan para pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati bersumber dari rakyat.
Syahganda juga menyebut Presiden Prabowo ingin menegaskan peran petani dan nelayan sebagai pihak yang berjasa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, komitmen pemerintah terhadap rakyat juga ditunjukkan melalui sejumlah program, di antaranya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, Syahganda menyebut pemerintah telah memangkas sejumlah aturan yang sebelumnya dinilai mempersulit petani, termasuk ketentuan untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” kata Syahganda.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia telah dinyatakan mencapai swasembada untuk delapan komoditas. Selain itu, produksi beras disebut mencapai angka tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras berada pada posisi terkuat.
Syahganda menegaskan bahwa perjuangan pemerintah masih berlanjut dan persatuan menjadi modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegas Syahganda.
