Jakarta | TubinNews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Langkah ini bertujuan mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, BNPB menetapkan delapan langkah kesiapsiagaan. Langkah itu mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan cuaca, penguatan peringatan dini, serta edukasi masyarakat.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa Kepala BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menandatangani surat edaran tersebut pada 30 Oktober 2026. BNPB mengirimkan kebijakan itu kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.
Berton menyebut prediksi BMKG pada 2 Oktober 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kejadian bencana hidrometeorologi. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipasi sejak dini.
BNPB meminta pemerintah daerah memulai kesiapsiagaan dengan memetakan wilayah rawan bencana. Pemerintah dapat menggunakan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, dan Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sebagai sumber data.
Hasil pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan dan prioritas penanganan di setiap daerah.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memeriksa kesiapan personel, peralatan, dan logistik. Mereka juga perlu menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh unsur siap menghadapi keadaan darurat.
BNPB turut mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) jika keadaan darurat bencana membutuhkan dukungan anggaran.
Selanjutnya, pemerintah daerah perlu memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG secara berkala. Petugas harus menganalisis wilayah rawan agar pemerintah dapat menyebarkan informasi ancaman kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
Dalam hal koordinasi, BNPB mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan pentahelix. Pendekatan ini melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Pemerintah daerah juga perlu mengoperasikan posko penanganan darurat selama 24 jam. Posko tersebut membantu petugas mempercepat koordinasi ketika bencana terjadi.
BNPB juga menekankan pentingnya edukasi kesiapsiagaan berbasis komunitas. Pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melakukan evakuasi mandiri dan melindungi kelompok rentan saat bencana mengancam.
Selain itu, petugas perlu memeriksa fungsi sistem peringatan dini dan memastikan informasi ancaman dapat menjangkau masyarakat dengan cepat.
Pada aspek pencegahan, BNPB mendorong pemerintah daerah membersihkan saluran air, menormalisasi sungai, memeriksa fasilitas pengendali banjir, serta memperbaiki infrastruktur yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
BNPB juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota melalui BPBD masing-masing melaporkan perkembangan situasi serta kejadian bencana secara berkala.
Berton menjelaskan bahwa seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengantisipasi berbagai ancaman selama musim hujan 2026/2027.
Melalui koordinasi lintas sektor dan kesiapan sejak dini, BNPB berharap pemerintah daerah dapat mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
