Banda Aceh | TubinNews.com — Realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi di Aceh hingga 18 September 2026 baru mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp1,195 triliun anggaran yang belum terealisasi dari keseluruhan tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan percepatan pelaksanaan anggaran tersebut menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia segera diwujudkan dalam program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
“Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana,” kata Nurlis di Banda Aceh, Minggu (20/9/2026).
Menurut Nurlis, tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak serta berbagai kebutuhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Perkembangan realisasi anggaran itu juga dapat dipantau masyarakat melalui Portal Pemerintah Aceh sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
“Portal tersebut menjadi salah satu media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran secara transparan,” ujarnya.
Nurlis menegaskan, percepatan pelaksanaan anggaran tidak berarti mengabaikan perencanaan maupun tata kelola. Setiap program tetap harus dilaksanakan sesuai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Realisasi Provinsi 29,03 Persen
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, tambahan TKD yang dikelola Pemerintah Aceh untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi telah terealisasi Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar.
Sementara tambahan TKD yang dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota terealisasi Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari total alokasi Rp827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, beberapa perangkat daerah mencatat capaian realisasi cukup tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, sedangkan Dinas Pangan 66 persen.
Di sisi lain, masih terdapat perangkat daerah dengan realisasi di bawah 20 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, serta Dinas Sosial 18,2 persen.
