Banda Aceh | TubinNews.com – Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh, Syafruddin, S.T., M.H. alias Cek Din, meminta aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya kembali aksi bernuansa politik menjelang sejumlah momentum historis pada Desember 2026.
Menurut Syafruddin, pengalaman pengamanan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus lalu menunjukkan bahwa momentum sejarah masih dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kembali narasi kemerdekaan dan referendum.
“Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka,” kata Syafruddin, Selasa (25/8/2026).
Ia menilai langkah deteksi dini, pemetaan massa dan jaringan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mencegah kegiatan yang awalnya bersifat damai berkembang menjadi mobilisasi dengan agenda politik.
Syafruddin juga menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dalam penyampaian agenda politik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai historis dan simbolik bagi masyarakat Aceh sehingga semestinya dijaga sebagai ruang yang merepresentasikan perdamaian.
“Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik,” ujarnya.
Selain Aceh, Syafruddin menyebut adanya aktivitas bernuansa kemerdekaan di Papua pada momentum yang berdekatan dengan peringatan HDA. Kesamaan momentum dan narasi tersebut, katanya, perlu dicermati, meski dugaan adanya koordinasi langsung antara jaringan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO), namun hal tersebut masih membutuhkan pendalaman dan verifikasi.
Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan menjelang Desember 2026 yang memiliki sejumlah momentum historis di Aceh dan Papua. Ia menyebut potensi mobilisasi massa dan penyebaran narasi provokatif perlu diantisipasi sejak dini.
“Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas,” katanya.
Syafruddin menekankan pengamanan tidak harus selalu berujung pada pendekatan represif. Menurutnya, pemantauan harus dilakukan secara profesional dan sesuai hukum, dengan tetap mengedepankan komunikasi serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.
“Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi,” pungkasnya.
Share this content:
