Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh mendorong penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam dan mempercepat pembangunan industri hilir untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sektor minyak nilam di Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengatakan penerapan SRG dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga kestabilan ekosistem bisnis minyak nilam, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dan permainan spekulan.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Menurut Nurlis, langkah tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut digelar atas arahan Gubernur Aceh kepada Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, itu dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Habiburrahman, serta perwakilan Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan.
Robby mengatakan, pengembangan komoditas nilam di Aceh menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, tetapi di sisi lain petani dan pelaku usaha di Aceh masih menghadapi berbagai kendala.
“Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” kata Nurlis mengutip hasil pembahasan dalam rapat tersebut.
Saat ini, permintaan minyak nilam dunia disebut mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menjadi salah satu produsen utama minyak nilam dunia dengan kontribusi sekitar 90 persen, sementara sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Komoditas tersebut menjadi salah satu bahan pencampur minyak nilam dari berbagai negara dan banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi.
Namun, pengembangan sektor hulu masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum seragamnya standar operasional budidaya, serta kualitas bahan baku yang belum homogen akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.
Robby mengatakan, penerapan SRG diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan fluktuasi harga dan mengurangi ketergantungan petani terhadap permainan spekulan.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujarnya.
Selain SRG, pemerintah juga mendorong pembangunan industri refinery untuk meningkatkan nilai tambah minyak nilam sebelum dipasarkan ke pasar global.
Menurut Robby, industri nilam Aceh perlu memenuhi empat persyaratan utama agar mampu bersaing di pasar internasional, yakni jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran digital.
“Untuk memenuhi syarat tersebut, Aceh membutuhkan industri refinery. Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir, yaitu perencanaan pembangunan industri refinery,” katanya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga akan melakukan pembinaan petani secara terpadu serta mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas nilam Aceh.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat akan diperkuat melalui pembentukan tim kerja lintas sektor. Tim tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan petani, pengawasan, pengembangan industri, hingga pemasaran minyak nilam secara berkelanjutan.
“Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” ujar Robby.
Pemerintah Aceh optimistis penguatan tata kelola, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing minyak nilam Aceh di pasar global.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu daerah penghasil minyak nilam berkualitas tinggi di dunia.
