NAGAN RAYA – Angin Beutong Ateuh Banggalang kembali membawa kabar kelam. Emas di perut bumi memancing birahi, mengalahkan nurani para petinggi yang tak lagi peduli.
Selasa (2/6/2026), di bawah atap Pendopo Bupati Nagan Raya yang megah, sebuah narasi pongah memecah belah.
Alih-alih merangkul rakyat yang menolak dijarah, Bupati Nagan Raya, Tuanku Raja Keumangan (TRK), justru menabuh genderang amarah.
Gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat tak menyurutkan langkah sang kepala daerah. Secara mendadak, TRK mengumpulkan para pewarta.
Sebuah video yang dipublikasikan oleh sinarpagiindonesia.com dan viral melalui akun TikTok @M Haji Nst, merekam jelas bagaimana arogansi itu tumpah ruah.
Dalam bahasa Aceh yang medok namun menusuk nalar, ia menegaskan posisinya bukan sebagai pengayom rakyat, melainkan sang penguasa mutlak.
“Aku tidak mengadai Beutong Ateuh tapi aku menjualnya dari orang kalian, aku raja disini.” Satu kalimat yang merobek kewarasan publik.
Kalimat yang menelanjangi hasrat kuasa, diucapkan lantang tanpa tedeng aling-aling. Sang bupati seolah lupa, jabatan adalah amanah, bukan sertifikat hak milik atas tanah dan nyawa.
Seakan belum cukup memantik bara, TRK turut mengoyak sejarah perlawanan sipil. Dengan congkak, ia mendekonstruksi narasi kemenangan warga atas tambang di masa lalu.
Menurutnya, pencabutan izin PT EMM di bumi Nagan Raya dulunya bukanlah buah dari keringat, air mata, dan teriakan mahasiswa yang berjemur di jalanan. Ia mengklaim tumbangnya raksasa tambang itu murni akibat ketukan palu gugatan hukum WALHI semata. Sebuah manuver kata-kata untuk mengerdilkan arti people power di tanah rencong.
Sang ‘Raja’ pun tampaknya kian risih dengan gelombang solidaritas yang meluas menembus tapal batas kabupaten.
Penolakan yang menjalar lewat bentangan spanduk hingga ke pesisir Bireuen dan Lhokseumawe dianggapnya sebagai sebuah kelancangan yang tak termaafkan.
Nada suaranya meninggi, menantang siapa saja yang berani berdiri menghalangi jalan masuknya modal.
“Matipun saya siap untuk melawan, apa urusan orang di luar Nagan ikut campur urusan investasi, naikan spanduk di Bireun, di Lhokseumawe, sudah gila kah?”
Lantas, apa yang membuat sang bupati rela pasang badan dan menantang maut demi secarik izin? Jawabannya bermuara pada kilau angka yang membikin silau: Rencana masuknya investasi raksasa senilai Rp 200 Triliun yang dibawa oleh konsorsium PT ACW dan PT HBS.
Bagi rakyat, angka ratusan triliun itu hanyalah fatamorgana bopeng yang mengancam ruang hidup.
Penolakan keras masyarakat sangat beralasan dan berurat akar.
Eksploitasi tambang skala masif ini diyakini hanya akan melahirkan daya rusak ekologis yang permanen, membabat habis hutan lindung penyangga paru-paru Aceh, dan mengubah tatanan masyarakat agraris menjadi kuli di tanahnya sendiri.
Rakyat paham, keuntungan triliunan itu hanya akan mengalir ke kantong para pemodal dan segelintir elit, sementara warga lokal hanya diwarisi kubangan limbah beracun dan ancaman bencana ekologi.
Lebih dari sekadar urusan pertahanan ekologi, tanah Beutong Ateuh adalah rahim dari luka sejarah yang tak pernah mengering.
Ingatan bangsa Aceh pantang menjadi amnesia, apalagi rela membiarkan tanah keramat itu digaruk dan diinjak-injak oleh alat berat ekskavator.
Di tanah itulah, sejarah kelam terukir lewat darah ulama kharismatik, Tgk Bantaqiyah, beserta puluhan santrinya yang tumpah membasahi bumi.
Diingat dalam perih yang sunyi, sebuah tragedi berdarah yang memilukan di mana peluru menerjang dan nyawa melayang secara sadis, tepat sebelum lantunan azan salat Jumat sempat berkumandang.
Tanah Beutong adalah monumen duka; saksi bisu kebiadaban masa lalu yang kini, ironisnya, hendak ‘dijual’ oleh pemimpinnya sendiri demi gemerlap investasi yang fana.
Di atas mimbar kekuasaan hari ini, sang ‘Raja’ mungkin merasa jumawa.
Namun di atas tanah Beutong Ateuh, sejarah dan darah para syuhada akan selalu menolak untuk diperjualbelikan.
