Jakarta, Tubinews.com – Pemerintah terus memperkuat langkah dalam memerangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa judi online berpotensi memicu kemiskinan baru di Indonesia jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.
“Kalau tidak diatasi dari hulu hingga hilir, judi online akan terus menambah jumlah orang miskin di tanah air. Ini adalah ancaman serius yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujar Muhaimin dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Muhaimin mengungkapkan, salah satu dampak serius dari judi online adalah munculnya kelompok miskin baru. Dari data yang dihimpun, sekitar 8,8 juta orang terlibat dalam aktivitas judi online, dengan sebagian besar menjadi korban penipuan yang berujung pada kesulitan ekonomi.
“Padahal, kita sedang berupaya keras mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberdayakan masyarakat. Judi online justru menjadi hambatan besar dalam mencapai target tersebut,” jelasnya.
Selain itu, pelaku judi online juga sering mengalami gangguan fisik dan psikis, yang semakin membebani fasilitas kesehatan. Sayangnya, kategori korban kecanduan judi belum sepenuhnya diakomodasi dalam skema klaim BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi agar beban rumah sakit tidak semakin berat,” tambah Muhaimin.
Tidak hanya berdampak secara domestik, Muhaimin juga menyoroti dimensi internasional judi online, terutama bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ia menyebutkan bahwa ada sekitar 100 ribu warga Indonesia di Kamboja yang berpotensi menjadi korban atau bagian dari jaringan judi online.
“Kami akan bekerja sama dengan Interpol dan melakukan koordinasi lintas negara untuk mencegah dan menangani masalah ini,” ujarnya.
Pemerintah juga memprioritaskan edukasi masyarakat sebagai langkah preventif utama. Kampanye intensif dilakukan di berbagai media dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online.
“Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tandas Muhaimin.
Dari sisi pengawasan digital, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan, termasuk mendeteksi dan menutup situs judi online serta memblokir rekening yang terlibat.
“Kami takedown situs judi online dan melaporkan rekening terkait ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Namun, Meutya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi. Situs judi online sering kali tumbuh kembali dalam jumlah lebih banyak setelah ditutup. Kerja sama dengan platform teknologi global juga membutuhkan diplomasi intensif.
“Kami mendorong platform global untuk mematuhi aturan di Indonesia dan mendukung upaya melawan judi online. Tantangan lintas negara ini memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menangani judi online. Melalui kerja sama lintas kementerian dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis dapat mengurangi dampak negatif dari judi online.
“Selama kita kompak dan bekerja sama, insya Allah, kita bisa menangani masalah ini dengan lebih baik,” pungkas Meutya Hafid.
