Langsa | TubinNews.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk membantu pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut berupa hibah Rp3 juta untuk setiap penerima. Pemerintah menargetkan sekitar 400 ribu pemilik usaha menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026-2027.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik dalam workshop pendampingan UMKM di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Jumat (11/9/2026).
Sebelum bantuan permodalan disalurkan, pemerintah melakukan pendataan calon penerima berdasarkan usulan pemerintah kabupaten dan kota. Bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang belum memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan perbankan lainnya.
Di Aceh, kata Riza, ratusan pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti workshop peningkatan kapasitas usaha. Kegiatan tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana yang digelar Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah.
Riza mengatakan pemerintah tidak hanya fokus memberikan bantuan modal. Pelaku usaha juga perlu mendapatkan pendampingan agar mampu kembali menjalankan bisnis sekaligus meningkatkan kapasitas usahanya.
“Program pemulihan ekonomi pascabencana tidak berhenti pada peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah juga menyiapkan rangkaian intervensi berupa peningkatan akses pasar serta kemudahan memperoleh pembiayaan agar pemulihan usaha dapat berlangsung secara lebih menyeluruh,” kata Riza.
Dalam workshop tersebut, pelaku UMKM mendapat materi mengenai peningkatan produksi, pemasaran, standardisasi produk, dan pengemasan. Mereka juga memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan serta legalitas usaha.
Kementerian UMKM menggandeng Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan sejumlah lembaga keuangan mitra dalam pendampingan tersebut. Pemerintah juga melibatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.
Bagi pelaku usaha mikro yang sedang merintis, materi mengenai legalitas produk menjadi salah satu hal penting. Pocut Mayasari, peserta asal Aceh Timur, mengatakan dirinya mendapat pengetahuan baru mengenai pengurusan PIRT dan sertifikasi halal.
Sementara itu, Siti Rahmah, pelaku usaha kuliner asal Langsa, menilai materi peningkatan kapasitas produksi dapat langsung diterapkan untuk memperbaiki kualitas produk dan kemasan.
Program pemulihan tersebut akan menjangkau 5.250 wirausaha di 50 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian UMKM juga mengarahkan seluruh peserta untuk bergabung dalam aplikasi SAPA UMKM. “Platform SAPA UMKM ini akan digunakan untuk memantau perkembangan usaha para penerima manfaat sekaligus mengevaluasi efektivitas pendampingan yang diberikan,” ujar Riza
Pendataan Penerima Banpres
Di tingkat daerah, proses pendataan calon penerima Banpres mulai berjalan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan perkembangan pendataan kepada Kementerian UMKM.
Pemerintah daerah berharap pendataan segera selesai agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Riza mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam proses pemulihan tersebut. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program dapat berjalan sesuai kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.
“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” ujar Riza.
Kementerian UMKM menjalankan program tersebut sebagai bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
“Melalui bantuan modal, pendampingan, akses pasar, dan pembiayaan, kami menargetkan pelaku UMKM terdampak bencana tidak hanya dapat kembali menjalankan usahanya, tetapi juga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnis setelah masa pemulihan,” tutup Riza
