Banda Aceh | TubinNews.com – Pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Hingga 25 Agustus 2026, serapan anggaran program pemulihan mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran sekitar Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan lahan pertanian pascabencana.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras dan kolaborasi para pihak kita sudah sampai setengah jalan,” ujar Azanuddin dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana yang digelar secara daring, Kamis (27/8/2026).
Ia optimistis pada musim tanam Oktober mendatang semakin banyak sawah kembali ditanami. Sebagian lahan yang telah ditanami sebelumnya juga diperkirakan mulai memasuki masa panen.
“Insya Allah tahun ini kita yakin bisa menyelesaikan sekitar 40.852 hektare atau seluruh sawah rusak ringan dan rusak sedang,” katanya.
Pemerintah membagi pemulihan sawah dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pengolahan lahan (oplah) seluas 23.818 hektare sawah rusak ringan dan rehabilitasi 4.393 hektare sawah rusak sedang, atau total 28.211 hektare.
Tahap kedua mencakup 3.253 hektare untuk oplah dan 9.388 hektare untuk rehabilitasi, dengan total 12.641 hektare. Saat ini, pemerintah masih menyusun Dokumen Rancangan Teknis (DRT) untuk tahap kedua.
Jika konstruksi tahap I dan II digabungkan, serapan anggaran mencapai 63 persen dengan realisasi fisik sekitar 10.333 hektare di 16 kabupaten/kota.
Secara rinci, kegiatan pengolahan lahan mencatat serapan anggaran sekitar 36 persen dengan realisasi 4.180 hektare. Rehabilitasi sawah mencapai 32 persen dengan realisasi 4.393 hektare di 11 kabupaten/kota, sedangkan kegiatan pengolahan lahan lainnya mencapai 31 persen dengan realisasi sekitar 2.080 hektare.
Kegiatan pendukung juga menunjukkan progres, antara lain irigasi perpompaan 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen, dan jalan usaha tani 54 persen.
“Kalau ditotal, rata-rata seluruh kegiatan tersebut mencapai 52,9 persen per 25 Agustus,” jelas Azanuddin.
Ia meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus mempercepat pekerjaan dan mendampingi kelompok tani penerima program agar petani segera kembali bercocok tanam. Azanuddin juga meminta TNI yang menangani sejumlah pekerjaan di lapangan menyelesaikan tugas sesuai jadwal.
Namun, pemulihan sawah masih menghadapi kendala kekeringan akibat musim kemarau dan suhu tinggi yang disebut BMKG sebagai fenomena El Nino. Kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier turut menyebabkan air sulit mengalir hingga ke lahan persawahan.
“Upaya irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan pada beberapa wilayah belum cukup membantu. Ini harus kita cari jalan keluarnya juga,” kata Azanuddin.
Selain sawah rusak ringan dan sedang, pemerintah juga menaruh perhatian pada sekitar 16.283 hektare sawah yang masuk kategori rusak berat. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah meminta kabupaten/kota melakukan identifikasi ulang karena sebagian lahan kemungkinan telah berubah kategori menjadi rusak sedang atau bahkan sudah direhabilitasi, seperti di Pidie Jaya.
“Data ini penting bagi kita agar Kementan dapat memetakan berapa besar kebutuhan anggaran nantinya,” jelasnya.
Untuk menangani sawah rusak berat, Azanuddin menawarkan empat strategi. Pemerintah dapat memanfaatkan material lumpur sebagai bahan galian C sesuai ketentuan, memanfaatkan sementara lahan untuk tanaman alternatif seperti bawang merah, cabai, jagung, ubi kayu dan sayuran, mengolah material menjadi bahan baku bata, atau melakukan rehabilitasi menyeluruh.
Menurutnya, rehabilitasi menyeluruh perlu diawali dengan kajian cepat untuk mengetahui kondisi material, kedalaman lumpur dan kebutuhan biaya rehabilitasi. Karakteristik lahan berbeda-beda, mulai dari pasir, liat hingga material batu.
Azanuddin optimistis kajian cepat dapat selesai dalam sekitar satu bulan dan menjadi dasar penyusunan Survey Investigasi Desain (SID). Ia juga meminta Satgas PRR berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menginventarisasi dan memetakan kembali batas lahan masyarakat yang hilang akibat tertimbun material dan rusaknya pematang.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir 2026, Azanuddin mengusulkan pemerintah menyelesaikan kajian cepat tahun ini. Penyusunan SID, inventarisasi dan pemetaan batas lahan, serta pekerjaan fisik rehabilitasi kemudian dilanjutkan pada 2027.
“Dengan sisa waktu akhir tahun 2026 ini, minimal kajian cepat dapat dilaksanakan. Untuk SID, inventarisasi, pemetaan batas lahan dan pekerjaan fisiknya dilakukan pada 2027,” ujarnya.
