Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mendorong seluruh jajarannya untuk menyempurnakan Program Satu Data Aceh agar menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
Dorongan tersebut disampaikan Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh karena menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030.
Platform tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem telah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh.
Sikap tersebut kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang dilaksanakan di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (11 Agustus 2026).
Forum Satu Data Aceh diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).
“Tujuanya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan prmbangunam yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.
Kegiatan tersebut dihadiri 31 SKPA yang berada dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Turut hadir tim sekretariat Satu Data Aceh dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Sekda Nasir, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra, menguraikan pentingnya data yang akurat, muthakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia menambahkan, tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan data, tetapi bagaimana memastikan data yang digunakan adalah data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia pada saat dibutuhkan.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Sekda Nasir.
Dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah Pusat di Aceh, Nasir mengatakan, pernah menghadapi kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga menjadi pertanyaan di daerah karena data tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi public,” katanya.
Karena itu, ia mengatakan, Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data.
“Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.
“Yang kita butuhkan adalah kejelasan siapa pemilik data, siapa yang memproduksi dan memutakhirkan, bagaimana standar dan definisinya, kapan data diperbarui, bagaimana data dapat diakses, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data tersebut.”
Karena ita, ia meminta, Forum Satu Data Aceh harus menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya.
Mengutip pesan Gubernur Mualem, bahwa:
“Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.”
“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya.”
