Banda Aceh | TubinNews.com – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti rendahnya realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen.
Mengutip pemberitaan acehpost.id yang merujuk pada dokumen Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, alokasi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar Rp60,79 miliar. Namun, realisasi hingga 6 November 2026 baru mencapai Rp610,85 juta atau sekitar 1 persen dari total alokasi.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mempertanyakan lambatnya penyerapan anggaran di tengah kebutuhan masyarakat terdampak bencana terhadap percepatan pemulihan rumah, jalan, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi.
Menurut TTI, rendahnya realisasi keuangan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir.
TTI juga menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab rendahnya pembayaran anggaran, termasuk apakah hal itu berkaitan dengan pekerjaan yang belum selesai, keterlambatan administrasi, atau kendala lainnya.
Sementara itu, sebelumnya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebelumnya telah mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran. Pemerintah daerah saat itu menjelaskan adanya hambatan dalam siklus penganggaran, sementara kemajuan fisik sejumlah pekerjaan telah tercatat meskipun realisasi keuangan masih rendah.
Atas kondisi tersebut, TTI mendesak Bupati Bireuen memublikasikan secara terbuka rincian dana yang telah masuk ke kas daerah, daftar kegiatan yang dibiayai, nama pelaksana pekerjaan, progres fisik dan keuangan, serta target penyelesaian seluruh kegiatan pemulihan pascabencana.
TTI turut meminta Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengevaluasi hambatan penyerapan anggaran serta memastikan penggunaannya tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
TTI menegaskan, rendahnya realisasi keuangan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan maupun tidak terlaksananya pekerjaan. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan pertanggungjawaban publik yang jelas, terutama menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
TTI meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen menjelaskan perkembangan penggunaan anggaran dan langkah konkret untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
