Aceh Barat|Tubinnews.com|Persoalan ganti rugi masyarakat Gampong Alue Sundak dengan PT Megalanik Garuda Kencana (MGK) memasuki babak baru. Berdasarkan informasi yang di himpun media dari surat undangan pemerintah kabupaten Aceh Barat melalui Camat Woyla dengan nomor surat: 000/919.a/2026 pertanggal 13 November 2026 di Kuala Bhee.
Camat Woyla menjadwalkan pertemuan klarifikasi dan mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat pada Senin, 16 November 2026, pukul 14.00 WIB di Kantor Camat Woyla.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat sekaligus menyikapi pemberitaan di media sosial terkait aktivitas pertambangan PT MGK dan dugaan belum dipenuhinya kewajiban ganti rugi kepada masyarakat sesuai perjanjian.
Sejumlah unsur turut diundang, mulai dari Danramil, Kapolsek, Direktur PT MGK, Keuchik, Tuha Peut, tokoh masyarakat hingga pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
Mediasi ini menjadi ujian bagi komitmen PT MGK dalam menyelesaikan kewajibannya kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mempertemukan kedua belah pihak, tetapi juga memastikan adanya kepastian penyelesaian.
Masyarakat membutuhkan realisasi, bukan sekadar janji. Jangan sampai mediasi kembali berakhir tanpa kejelasan, sementara hak warga terus menggantung.
Berita sebelumnya, dengan mengakat judul Warga Tunggu Ganti Rugi, PT Megalanik Diduga Abaikan Surat Perjanjian, DPRK dan Bupati Ditantang Bertindak
perusahaan tersebut dilaporkan kembali mengoperasikan kapal pengeruk emas meskipun kewajiban yang tercantum dalam surat perjanjian bersama masyarakat pada 17 Oktober 2026 disebut belum direalisasikan.
Persoalan ini bukan sekadar klaim sepihak masyarakat sebuah surat perjanjian yang menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Woyla, Gampong Alue Sundak, memperlihatkan adanya kesepakatan tertulis antara pemilik lahan dan pihak perusahaan.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pada Sabtu, 17 Oktober 2026, pihak PT MGK turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan meninjau kondisi pulau bagian tengah serta bantaran sungai yang mengalami pengerukan akibat aktivitas kapal.
Hasil pertemuan itu memuat empat poin penting.
Pertama, pemilik pulau atas nama Adan Sani dan TM Yusuf menuntut ganti rugi atau pembelian pulau seluas 3,5 hektare dengan nilai Rp1 miliar.
Kedua, bantaran sungai yang mengalami longsor diperkirakan mencapai 1,2 kilometer dan melibatkan 21 pemilik tanah.
Ketiga, akan dilakukan penghitungan terhadap jumlah pohon atau batang kelapa sawit yang tumbang akibat kerusakan tersebut.
Sementara poin keempat secara tegas menyebutkan bahwa apabila ketentuan pada poin satu, dua, dan tiga belum direalisasikan, maka Kapal 5 dilarang beroperasi.
Bahkan, surat perjanjian tersebut menetapkan batas waktu penyelesaian paling lambat tujuh hari, terhitung sejak Senin, 19 Oktober 2026.
Namun, berdasarkan keterangan Adan Sani, hingga saat ini kewajiban perusahaan belum diselesaikan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ia juga menyebut kapal pengeruk emas perusahaan kembali beroperasi di lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius, untuk apa kesepakatan tertulis dibuat apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi?
Adan Sani mengaku kecewa karena masyarakat telah memberikan ruang penyelesaian melalui pertemuan dan kesepakatan bersama, tetapi hak ganti rugi yang diperjuangkan belum diterima.
Ia pun meminta DPRK Aceh Barat dan Bupati Aceh Barat segera turun tangan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kerugian masyarakat serta dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan lahan produktif warga.
Masyarakat berharap DPRK Aceh Barat menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil manajemen PT MGK dan meminta penjelasan mengenai realisasi empat poin kesepakatan tersebut.
Sementara Bupati Aceh Barat diharapkan mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk memastikan aktivitas kapal pengeruk tidak mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus terus menanggung kerugian, sementara aktivitas perusahaan tetap berjalan.
