AcehDaerah

Mualem Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga 31 Januari 2027

×

Mualem Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga 31 Januari 2027

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). [Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh]

Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh, menyusul dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Kebijakan itu merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu, penetapan status tersebut juga mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Melalui kebijakan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengoptimalkan langkah mitigasi.

Instruksi tersebut mencakup pemantauan dan pelaporan perkembangan situasi secara berkala selama 24 jam di seluruh kabupaten/kota di Aceh, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyiagaan personel SKPA agar dapat dimobilisasi sewaktu-waktu ke lokasi terdampak bencana.

Secara khusus, enam instansi teknis diminta menyiagakan armada dan peralatan berat. Keenam instansi tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.

Instansi-instansi tersebut juga diminta segera mengerahkan armada dan peralatan ke titik bencana apabila diperlukan.

Pemerintah Aceh melalui penetapan status siaga darurat ini menyiapkan aparatur, personel, serta sarana pendukung untuk merespons potensi keadaan darurat selama masa siaga berlangsung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *