Banda Aceh | TubinNews.com – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti konsentrasi pekerjaan Pengadaan Langsung pada sejumlah perusahaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, tercatat 1.127 transaksi pengadaan dengan total nilai Rp189.963.363.004 atau sekitar Rp189,96 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 555 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp26.364.647.457 atau sekitar Rp26,36 miliar.
TTI menemukan bahwa 10 perusahaan memperoleh 345 transaksi Pengadaan Langsung atau 62,16 persen dari seluruh transaksi dengan metode tersebut. Nilai kumulatif pekerjaan yang diperoleh kesepuluh perusahaan itu mencapai Rp5.236.071.454 atau sekitar Rp5,24 miliar.
10 Perusahaan dengan Transaksi Pengadaan Langsung Terbanyak
Berikut daftar 10 penyedia berdasarkan jumlah transaksi terbanyak menurut data yang dianalisis TTI:
| No. | Nama penyedia | Paket | Nilai kontrak/transaksi |
| 1 | CV. Gamma Consultant | 64 | Rp507.682.410 |
| 2 | CV. Bina Design | 61 | Rp343.923.510 |
| 3 | CV. Ascarya Konsultan | 59 | Rp379.944.675 |
| 4 | CV. Kuta Pasie Design Engineering | 33 | Rp323.063.280 |
| 5 | Duta Perkasa Consultant | 32 | Rp327.713.070 |
| 6 | CV. Duta Engineering Consultant | 32 | Rp250.227.300 |
| 7 | PT. Duta Nanggroe | 18 | Rp356.787.300 |
| 8 | CV. Rancang Perkasa | 17 | Rp246.073.125 |
| 9 | CV. Nakoda Muda | 15 | Rp2.339.007.484 |
| 10 | CV. Wahana Utama Consultant | 14 | Rp161.649.300 |
| Total | 345 | Rp5.236.071.454 |
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai tingginya konsentrasi pekerjaan pada tiga perusahaan konsultan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
- Gamma Consultant tercatat memperoleh 64 transaksi yang tersebar pada sembilan satuan kerja. CV. Bina Design memperoleh 61 transaksi pada delapan satuan kerja, sedangkan CV. Ascarya Konsultan mendapatkan 59 transaksi pada enam satuan kerja.
Secara keseluruhan, ketiga perusahaan tersebut memperoleh 184 transaksi Pengadaan Langsung dengan nilai sekitar Rp1,23 miliar.
TTI mempertanyakan proses pemilihan penyedia, pemeriksaan kapasitas personel dan tenaga ahli, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak.
“Dominasi ratusan paket oleh segelintir perusahaan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menjelaskan secara transparan bagaimana penyedia tersebut dipilih, siapa yang melakukan evaluasi, dan bagaimana pengawasan pekerjaan dilaksanakan,” kata Nasruddin.
Menurut TTI, pengulangan penunjukan perusahaan yang sama tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, pola tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat pengaturan penyedia, konflik kepentingan, maupun penggunaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
TTI Soroti 124 Pekerjaan Konstruksi melalui Pengadaan Langsung
Selain konsentrasi pekerjaan pada perusahaan konsultan, TTI juga menemukan 124 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp20,22 miliar.
Dalam kelompok tersebut, terdapat sejumlah pekerjaan dengan nilai mendekati Rp400 juta. Di antaranya rehabilitasi ruang kerja Bupati Abdya senilai Rp397,85 juta, penimbunan lapangan sepak bola Meunasah Sukon sebesar Rp396,32 juta, serta dua pekerjaan normalisasi saluran yang masing-masing bernilai sekitar Rp376 juta dan diperoleh CV. Putroe Construcksi Mandiri.
TTI menilai paket-paket tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan batas nilai Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi yang berlaku, karakter pekerjaan, kesamaan lokasi, dan dokumen perencanaannya.
Apabila ditemukan pekerjaan yang semestinya menjadi satu kesatuan tetapi dipisahkan untuk menghindari proses pemilihan penyedia yang lebih kompetitif, hal tersebut dapat mengarah pada indikasi pemecahan paket yang dilarang dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
TTI Desak Bupati Abdya Buka Dokumen Pengadaan
TTI mendesak Bupati Aceh Barat Daya menginstruksikan Inspektorat dan seluruh kepala satuan kerja terkait untuk membuka informasi pengadaan yang dapat diakses publik.
TTI meminta pemeriksaan mencakup:
- Dokumen perencanaan, HPS, dan kontrak Pengadaan Langsung.
- Dasar pemilihan perusahaan yang memperoleh pekerjaan berulang.
- Kualifikasi dan kapasitas tenaga ahli konsultan.
- Kesamaan personel pada pekerjaan yang berlangsung bersamaan.
- Bukti hasil pekerjaan, berita acara serah terima, dan pembayaran.
- Potensi hubungan kepemilikan atau konflik kepentingan antara penyedia dan pihak yang menentukan pemilihan penyedia.
TTI menegaskan bahwa besarnya jumlah paket pada satu perusahaan bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kecurangan. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap proses, dokumen, dan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh.
TTI Minta Kejati Aceh dan Inspektorat Abdya Telusuri Temuan
TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh memberikan perhatian terhadap pola pengadaan yang ditemukan, terutama apabila pemeriksaan lebih lanjut mengungkap indikasi persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, atau kerugian keuangan negara.
“Jangan sampai Pengadaan Langsung yang seharusnya menjadi mekanisme pengadaan yang sederhana, efisien, dan akuntabel justru membuka ruang bagi pembagian pekerjaan yang tidak transparan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dihabiskan melalui kontrak-kontrak pengadaan,” tegas Nasrudin.
TTI meminta Inspektorat Abdya melakukan audit berbasis risiko terhadap perusahaan yang memperoleh banyak pekerjaan, termasuk memeriksa seluruh kontrak dan bukti pelaksanaan pada satuan kerja terkait.
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan yang dipublikasikan merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan bukti bahwa perusahaan atau pejabat tertentu telah melakukan tindak pidana. Semua pihak tetap harus dihormati haknya untuk memberikan klarifikasi sesuai asas praduga tak bersalah.






