Jakarta | TubinNews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong perusahaan negara memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memperkuat tata kelola dan mencegah korupsi.
Ia menilai penerapan AI dalam operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dapat mengurangi interaksi langsung dalam proses bisnis. Dengan begitu, perusahaan dapat membangun sistem kerja yang lebih transparan dan membatasi peluang penyimpangan.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Luhut menyampaikan hal tersebut dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen dan sumpah integritas. Perusahaan perlu membangun sistem yang mampu menutup celah bagi praktik pencurian dan penyalahgunaan wewenang.
“Saya berkali-kali sampaikan saya tidak percaya pada sumpah-sumpah itu lagi karena kita semua bersumpah, tapi begitu ada uang di depan kita, kita juga mencuri. Jadi, kita bangun sistem di mana orang dipaksa tidak bisa mencuri,” ujar Luhut.
Ia mencontohkan, PLN dan Pertamina memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan AI dalam berbagai proses bisnis. Teknologi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada interaksi antarmanusia karena perusahaan menjalankan proses melalui ekosistem digital.
“Dan itu akan mengurangi korupsi karena much less human contact. Jadi hampir tidak ada human contact, semua kontak itu melalui ekosistem,” katanya.
Luhut juga menyoroti posisi Indonesia yang masih berada dalam kelompok negara berkembang dalam peta ekonomi AI. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat ekosistem teknologi dan menyatukan langkah untuk mempercepat pemanfaatannya.
Selain BUMN, Luhut mendorong lembaga keuangan dan otoritas pasar modal menggunakan AI untuk memperkuat pengawasan. Ia menyebut telah menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pemanfaatan teknologi tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai perkembangan AI tidak dapat dibendung. Teknologi tersebut telah digunakan berbagai negara dan merambah banyak sektor kehidupan.
Nezar menekankan bahwa pemanfaatan AI harus menghasilkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi. Menurutnya, adopsi teknologi ini juga perlu berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan talenta berkualitas.
“Ketika kita adopsi teknologi AI ini, kita harus bisa memberikan nilai terhadap proses bisnis ini supaya dengan adanya penciptaan nilai yang baru, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja,” kata Nezar.
Ia menilai Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Pemerintah, kata dia, terus menyusun kebijakan terukur untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI, termasuk melalui penyusunan peta jalan AI nasional.
Nezar berharap Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga mampu mengambil peran penting dalam rantai pasok teknologi tersebut di tingkat global.
Luhut dan Nezar menjadi pembicara dalam CIFP 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Konferensi tersebut menjadi forum bagi para pemangku kebijakan, akademisi, aktivis, dan praktisi untuk membahas hubungan internasional serta arah kebijakan luar negeri Indonesia.
CIFP juga tercatat sebagai konferensi independen hubungan internasional tahunan terbesar di dunia oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Sejak pertama kali digelar pada 2015, kegiatan ini menarik lebih dari 10.000 peserta setiap tahunnya.






