Jakarta | TubinNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kementerian ATR/BPN.
Dikutip dari CNN, Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.22 WIB, Rabu (11/11). Ia memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan Hercules. Penyidik memanggilnya sebagai saksi dari pihak swasta.
Budi menjelaskan, pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi juga menyebut Hercules sebelumnya menyerahkan uang sebesar Rp800 juta kepada KPK secara kooperatif. Penyidik kemudian menyita uang tersebut karena menduga adanya kaitan dengan perkara ini.
Menurut Budi, keterangan Hercules dapat membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
Sementara itu, Hercules mengaku ingin menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya ia kembalikan kepada KPK.
Ia juga ingin memberikan keterangan mengenai persoalan tanah Summarecon serta sejumlah pejabat yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” kata Hercules.
Delapan Orang Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidik menduga mereka terlibat dalam kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Keempat tersangka pertama yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
