Jakarta | TubinNews.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran jasa influencer senilai Rp14,7 miliar untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad selama periode 2024–2026.
Fadli menganggap kerja sama tersebut sebagai praktik bisnis yang lazim dalam promosi kebudayaan. Menurutnya, kerja sama itu berlangsung sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
“Itu kan terjadi di sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, saat itu Raffi masih berprofesi sebagai artis dan belum menduduki jabatan pemerintahan. Karena itu, Fadli menganggap keterlibatan Raffi dalam promosi kebudayaan sebagai hal yang wajar.
Fadli juga mengaku belum menemukan persoalan dalam pengadaan jasa tersebut. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjuti temuan apabila lembaga itu menemukan dugaan penyimpangan.
“Dari yang saya lihat sih tidak,” ujar Fadli.
Ia menilai penggunaan jasa figur publik dapat membantu meningkatkan kunjungan museum. Popularitas dan jumlah pengikut di media sosial mampu menarik perhatian masyarakat untuk mengenal museum sekaligus mendorong mereka datang berkunjung.
Fadli mencontohkan figur publik luar negeri yang mampu menarik banyak pengunjung melalui kunjungan mereka ke museum.
“Jadi perlu endorsement yang seperti itu, dan mudah-mudahan itu akan meningkatkan jumlah pengunjung semakin besar, semakin terinspirasi untuk datang karena mereka followers-nya banyak,” katanya.
Fadli memastikan polemik anggaran tersebut sejauh ini tidak memengaruhi jumlah kunjungan museum. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial.
“Kita nih harus objektif dan informasi-informasi harus tepat, harus cermat,” ucapnya.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mengikuti tren penyebaran informasi yang belum terverifikasi karena hal tersebut dapat merugikan publik.
RANS Jelaskan Rincian Anggaran Rp14,7 Miliar
Sebelumnya, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk merilis pernyataan resmi pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan membenarkan total nilai kerja sama dengan instansi pemerintah mencapai Rp14.696.955.002.
Anggaran tersebut mencakup satu kampanye bersama Kemendikbud senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10.796.955.000.
RANS membantah anggapan bahwa perusahaan hanya menerima anggaran tersebut untuk promosi di media sosial. Perusahaan menjelaskan bahwa mereka menetapkan harga berdasarkan commercial rate card dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan tingkat kesulitan pelaksanaan.
Menurut RANS, nilai kontrak juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring (off-air), serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Khusus proyek bersama KKP dan The Duda’s Minus One, RANS menggarap konten perjalanan edukatif. Materinya mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
RANS menegaskan bahwa perusahaan menjalankan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah secara transparan dan akuntabel. Perusahaan juga menyatakan telah mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa melalui platform Inaproc.id dan e-catalogue.com.
