FKDM Ujung Tombak Deteksi Dini Potensi Gejolak di Masyarakat

TubinNews.com | Lubuk Pakam — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dinilai memiliki peran penting sebagai garda awal pemerintah daerah dalam mendeteksi berbagai potensi persoalan yang dapat memicu gejolak di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang dr H Asri Ludin Tambunan saat membuka Pertemuan Refleksi dan Evaluasi Kinerja Kepengurusan FKDM Kabupaten dan Kecamatan se-Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (13/1/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa tugas FKDM berbeda dengan peran wartawan. FKDM diharapkan bekerja sebelum suatu peristiwa terjadi.

BeritaTerkait

Tes Magister Ekonomi Syariah STAIN Meulaboh mulai 5 dan 6 Agustus 2026

31 Juli 2026

Cegah Antrean dan Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Benahi Pelayanan SPBU ‎

31 Juli 2026

Dari Pantai Suak Ribe, Pemkab Aceh Barat Bangun Kesadaran Bersama Menjaga Kebersihan Lingkungan

31 Juli 2026

“FKDM bukan wartawan yang melaporkan setelah kejadian, tetapi FKDM harus bekerja sebelum kejadian. Setiap gejala di masyarakat, sekecil apa pun, itu harus dilaporkan,” tegas Bupati.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, SS. Pada kesempatan itu, Bupati menyayangkan masih minimnya laporan yang masuk dari FKDM, meski jumlah anggota FKDM di seluruh kecamatan mencapai 110 orang.

Untuk meningkatkan peran aktif, Bupati menargetkan setiap anggota FKDM mampu menyampaikan minimal satu laporan setiap hari terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, hingga lingkungan di wilayah masing-masing.

Laporan yang dimaksud antara lain terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok, dampak banjir, kerusakan lahan pertanian, persoalan kebersihan lingkungan, potensi penyalahgunaan narkoba, serta gangguan ketertiban umum lainnya.

“Kalau laporan seperti itu, satu hari 1.000 laporan pun bisa ada. Ini yang disebut FKDM aktif, bukan sekadar menerima honor,” pungkas Bupati.

Ke depan, kinerja FKDM akan dievaluasi secara berkala. Bupati menegaskan, pengurus FKDM yang tidak menyampaikan laporan selama tiga bulan ke depan akan diganti.

“Kalau tidak mampu beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mampu mengelola informasi, maka tidak layak menjadi FKDM. FKDM harus diterima dan hadir di tengah masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah,” kata Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial bagi seluruh unsur yang menerima anggaran negara, termasuk FKDM. Setiap anggaran yang diterima, menurutnya, harus dibarengi dengan kerja nyata di lapangan.

Bupati berharap pertemuan refleksi dan evaluasi tersebut menjadi titik awal perubahan agar FKDM benar-benar berperan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Deli Serdang.

“Kehadiran FKDM harus menjadi penyejuk di tengah masyarakat, bukan sebaliknya. Jadilah mata dan telinga pemerintah daerah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Drs Zainal Abidin Hutagalung, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus FKDM dalam menjaring, mengoordinasikan, dan menyampaikan data serta informasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah.

Informasi tersebut mencakup potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), ketenteraman, ketertiban, keamanan, hingga potensi bencana alam maupun bencana lainnya. Diharapkan, melalui kegiatan ini, sinergi FKDM semakin kuat dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif di Kabupaten Deli Serdang.