Banda Aceh | Tubinnews.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih serius menciptakan iklim investasi yang nyaman dan aman bagi pelaku usaha. Hal ini dinilai krusial mengingat Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun belum tergarap optimal akibat ketidakpastian kebijakan dan keamanan.
Aldi Irawan, Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Aceh, menekankan bahwa status otonomi khusus Aceh seharusnya menjadi peluang untuk membangun iklim investasi yang lebih kondusif.
“Jangan sampai investor merasa khawatir dengan tensi politik atau kebijakan yang berubah-ubah. Ini bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap Aceh,” ujarnya, Rabu (3/7/2025).
Aldi menyoroti tiga langkah konkret yang perlu diprioritaskan pemerintah. Pertama, kepastian hukum dan kebijakan konsisten. Perubahan regulasi yang terlalu sering dinilai dapat memicu ketidakstabilan. Kedua, Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan. Perizinan investasi harus dipercepat melalui sistem yang transparan dan ketiga, Komunikasi Aktif dengan Pelaku Usaha. Dialog terbuka antara pemda, investor, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah konflik.
Menurutnya, Aceh memiliki segudang peluang di sektor energi, perikanan, pariwisata, dan perkebunan. Namun, kasus seperti PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat yang sempat memicu polemik menunjukkan pentingnya keharmonisan antara pemerintah dan dunia usaha. “Jika faktor kenyamanan diabaikan, investor akan enggan menanamkan modal. Aceh bisa tertinggal,” tegas Aldi.
DPD IMM Aceh berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera merumuskan langkah nyata, termasuk memangkas birokrasi berbelit dan memastikan keamanan berinvestasi. “Jangan sampai potensi besar ini hanya jadi wacana tanpa realisasi,” pungkas Aldi.
IMM Aceh aktif mengawal isu investasi, termasuk mendorong penyelesaian konflik agrarian dan transparansi kebijakan. Data BKPM mencatat realisasi investasi di Aceh masih fluktuatif, dengan dominasi sektor pertambangan dan energi.
Kepastian Hukum, Birokrasi Efisien, dan Komunikasi Harmonis Jadi Kunci Utama untuk Pemerintah Aceh menggaet dunia investasi ke Aceh.
