AcehDaerah

Mualem Kejar Percepatan APBA 2027, Seluruh SKPA Diberi Tenggat hingga Januari

×

Mualem Kejar Percepatan APBA 2027, Seluruh SKPA Diberi Tenggat hingga Januari

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). [Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh]

Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat pelaksanaan 11 aksi konkret Pemerintah Aceh untuk periode November 2026 hingga Januari 2027.

Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan itu diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.

Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Pada kelompok pertama, Mualem menekankan tiga target yang harus dituntaskan, yaitu realisasi keuangan APBA 2026 di atas 95 persen disertai penyelesaian fisik kegiatan, ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta penuntasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.

Selanjutnya, enam aksi diarahkan untuk mempercepat persiapan APBA 2027. Target tersebut meliputi kelengkapan dokumen dan kegiatan, pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026.

“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” sebut Mualem.

Selain itu, SKPA diminta memastikan penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.

Baca Juga :  Pemudik Kendaraan dan Penumpang Dari Sumatera Ke Jawa di Pelabuhan Bakauheni Alami Penurunan

Dua aksi lainnya berfokus pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA. Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” kata Mualem.

Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang diikuti pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung masing-masing SKPA.

Melalui kegiatan tersebut, setiap SKPA diminta menindaklanjuti arahan Gubernur dengan menyusun komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *