Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar uji publik dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) di Bapelkes, Rabu (11/11/2026). Forum ini membahas kesiapan sumber daya dan pembagian tugas setiap instansi dalam menghadapi bencana.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka kegiatan tersebut. Hadir pula Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, Basarnas, serta instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, Abdul Muhari menegaskan bahwa RPKB tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen tersebut sebagai panduan operasional yang dapat langsung digunakan saat keadaan darurat.
Ia meminta setiap instansi mencantumkan data sumber daya secara terperinci. Data tersebut meliputi jumlah kendaraan evakuasi, perahu karet, alat berat, personel operasional, lokasi penempatan, hingga nomor kontak petugas.
“Supaya nanti pemetaan sumber daya ini yang menjadi lampiran dari dokumen ini, Bapak Ibu tempel di OPD masing-masing,” ujar Abdul Muhari.
Menurutnya, data yang lengkap akan memudahkan pemerintah mengambil tindakan ketika bencana terjadi. Wali kota dan jajaran terkait bisa langsung menghubungi petugas sesuai kebutuhan di lapangan tanpa harus mencari informasi terlebih dahulu.
Abdul Muhari juga menjelaskan perbedaan RPKB dengan Rencana Kontingensi (RENKON). RPKB memuat pemetaan sumber daya dan personel untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Sementara itu, RENKON membahas langkah penanganan untuk satu jenis bencana secara spesifik.
Ia meminta seluruh peserta memeriksa kembali isi dokumen tersebut. Pemeriksaan perlu memastikan seluruh sumber daya sudah tercatat dan nomor kontak yang tertera benar-benar milik petugas operasional.
“Begitu pentingnya dokumen ini, karena kalau kita pada saat kedaruratan itu tidak punya perencanaan, yang akan kita lakukan hanya ngambang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pemerintah kota terus memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui edukasi di sekolah dan tingkat gampong.
Salah satu upaya tersebut melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) yang berlangsung pada 12–14 Oktober 2026. Program ini menjangkau 12 sekolah, terdiri dari delapan SMP dan empat SD.
Melalui program tersebut, para siswa mendapat edukasi mengenai jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, hingga simulasi penanganan keadaan darurat.
Pemerintah kota juga mendorong penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza menegaskan, RPKB harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar digunakan ketika bencana terjadi. Setiap instansi perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kebingungan saat penanganan darurat.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, relawan, hingga warga.
Selain itu, Illiza meminta penyusunan RPKB memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
Perencanaan juga harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar saat keadaan darurat. Kebutuhan tersebut meliputi evakuasi, tempat pengungsian, layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi.
Illiza berharap forum uji publik ini menghasilkan masukan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen RPKB. Setelah penyusunan selesai, pemerintah kota perlu menindaklanjutinya melalui pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, dan evaluasi secara berkala.
