Aceh Barat|Tubinnews.com|Persoalan dugaan kerusakan lahan masyarakat akibat aktivitas penambangan emas PT Megalanik Garuda Kencana (MGK) di Gampong Alue Sundak, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, perusahaan tersebut dilaporkan kembali mengoperasikan kapal pengeruk emas meskipun kewajiban yang tercantum dalam surat perjanjian bersama masyarakat pada 17 Oktober 2026 disebut belum direalisasikan.
Persoalan ini bukan sekadar klaim sepihak masyarakat sebuah surat perjanjian yang menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Woyla, Gampong Alue Sundak, memperlihatkan adanya kesepakatan tertulis antara pemilik lahan dan pihak perusahaan.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pada Sabtu, 17 Oktober 2026, pihak PT MGK turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan meninjau kondisi pulau bagian tengah serta bantaran sungai yang mengalami pengerukan akibat aktivitas kapal.
Hasil pertemuan itu memuat empat poin penting.
Pertama, pemilik pulau atas nama Adan Sani dan TM Yusuf menuntut ganti rugi atau pembelian pulau seluas 3,5 hektare dengan nilai Rp1 miliar.
Kedua, bantaran sungai yang mengalami longsor diperkirakan mencapai 1,2 kilometer dan melibatkan 21 pemilik tanah.
Ketiga, akan dilakukan penghitungan terhadap jumlah pohon atau batang kelapa sawit yang tumbang akibat kerusakan tersebut.
Sementara poin keempat secara tegas menyebutkan bahwa apabila ketentuan pada poin satu, dua, dan tiga belum direalisasikan, maka Kapal 5 dilarang beroperasi.
Bahkan, surat perjanjian tersebut menetapkan batas waktu penyelesaian paling lambat tujuh hari, terhitung sejak Senin, 19 Oktober 2026.
Namun, berdasarkan keterangan Adan Sani, hingga saat ini kewajiban perusahaan belum diselesaikan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ia juga menyebut kapal pengeruk emas perusahaan kembali beroperasi di lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius, untuk apa kesepakatan tertulis dibuat apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi?
Adan Sani mengaku kecewa karena masyarakat telah memberikan ruang penyelesaian melalui pertemuan dan kesepakatan bersama, tetapi hak ganti rugi yang diperjuangkan belum diterima.
Ia pun meminta DPRK Aceh Barat dan Bupati Aceh Barat segera turun tangan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kerugian masyarakat serta dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan lahan produktif warga.
Masyarakat berharap DPRK Aceh Barat menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil manajemen PT MGK dan meminta penjelasan mengenai realisasi empat poin kesepakatan tersebut.
Sementara Bupati Aceh Barat diharapkan mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk memastikan aktivitas kapal pengeruk tidak mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus terus menanggung kerugian, sementara aktivitas perusahaan tetap berjalan.
Wartawan mencoba konfirmasinya pihak PT. Megalanik ia menyebutkan tidak ada tangapan apa apa ujarnya dengan singkat.
