Jakarta | TubinNews.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan mekanisme dukungan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Dari total alokasi sekitar Rp1,7 triliun, sekitar Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah melalui dana Tugas Pembantuan, sementara Rp1,2 triliun lainnya dikelola satuan kerja pusat dan balai Kementan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan mekanisme tersebut sekaligus menanggapi penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, terkait dukungan Kementan terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.
“Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur,” ujar Arief di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Rp530 Miliar Disalurkan Langsung ke Daerah
Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Sabtu (15/8/2026), Arief menjelaskan, dari total alokasi sekitar Rp1,7 triliun, Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah melalui dana Tugas Pembantuan.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah di Aceh.
Namun, realisasi anggaran tersebut hingga Agustus 2026 baru mencapai 48 persen. Padahal, pelaksanaan program yang bersumber dari dana tersebut semestinya telah selesai pada Juni lalu.
Arief menilai kondisi tersebut membutuhkan percepatan dari seluruh pihak terkait. Ia mengingatkan adanya konsekuensi apabila anggaran tidak terserap hingga akhir tahun.
“Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara,” kata Arief.
Rp1,2 Triliun Dikelola Satker dan Balai Kementan
Sementara itu, sekitar Rp1,2 triliun lainnya tidak disalurkan melalui Pemerintah Aceh, melainkan dikelola oleh satker pusat dan balai di bawah Kementan.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyediaan alat dan mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang kemudian disalurkan kepada petani di Aceh sebagai penerima manfaat.
Untuk anggaran melalui skema tersebut, Kementan menyebut masih terdapat kendala dalam proses pencairannya. Salah satunya berkaitan dengan pengusulan dan kelengkapan CPCL atau calon petani calon lokasi dari pemerintah daerah.
Tanpa CPCL yang lengkap, anggaran tersebut belum dapat dicairkan. Karena itu, Kementan meminta adanya percepatan dalam pengusulan sekaligus penyelesaian administrasi agar bantuan dapat segera diterima petani terdampak bencana.
“Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh,” katanya.
Serapan Anggaran Baru 25 Persen
Arief mengatakan, waktu untuk merealisasikan anggaran tersebut semakin terbatas karena 2026 tinggal menyisakan sekitar empat bulan.
Ia menyebut anggaran yang masih tersisa sekitar Rp1,1 triliun dengan tingkat serapan baru mencapai 25 persen. Karena itu, percepatan dinilai menjadi hal penting agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan petani Aceh.
“Anggaran tersisa masih sekitar 1,1 trilliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25% dan kita harus bersama segera selesaikan,”tambahnya.
Arief melanjutkan semua program pemerintah pusat Ini untuk masyarakat Aceh, dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya, mengingat waktu tersisa 2026 tinggal 4 bulan, karena bila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh.
Di luar alokasi anggaran pemerintah tersebut, Arief juga menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja telah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar.
Dana tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh dan telah disalurkan sebagai bantuan pada awal bencana.
Pertemuan Mualem dan Menteri Amran
Arief juga menyinggung pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kediaman Menteri Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kementan terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
“Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh,” ujar Arief.
Arief menegaskan komitmen Kementan untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses pemulihan.
Ia berharap seluruh dukungan yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani Aceh terdampak bencana.
