Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengimbau seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga dan merawat perdamaian yang telah terbangun selama 21 tahun agar dapat diwariskan kepada generasi penerus.
“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem dalam videonya di Instagram @muzakirmanaf1964, Jumat (14/8/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), video tersebut dibuat sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam merawat perdamaian.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man.
Pada momentum peringatan Hari Damai Aceh ke-21, Mualem juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man.
MoU Helsinki Jadi Tonggak Perdamaian Aceh
Ampon Man menjelaskan, peringatan Hari Damai Aceh setiap 15 Agustus menjadi momentum bersejarah bagi Aceh. Tanggal tersebut merujuk pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
Menurutnya, kesepakatan damai tersebut merupakan hasil kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih jalan perdamaian untuk membangun Aceh.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”
Namun, Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian Aceh tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di satu sisi, pembangunan Aceh terus berjalan dan diperkuat dengan sistem politik baru yang lahir setelah perdamaian.
“Seperti keberadaan lembaga wali nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, dinamika politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh turut mewarnai perjalanan perdamaian. Berbagai persoalan politik lokal juga menjadi bagian dari proses tersebut.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.
Perdamaian Tak Cukup Diperingati Secara Seremonial
Ampon Man menilai persoalan mendasar dalam menjaga perdamaian Aceh saat ini bukan sekadar bagaimana memperingati Hari Damai Aceh secara seremonial, tetapi bagaimana mewujudkan substansi perdamaian secara konkret.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.
