Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus membuka peluang optimalisasi program revitalisasi rumah sakit dari pemerintah pusat.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan proses tersebut perlu segera dituntaskan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin maksimal.
“Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan,” kata Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Efendi, Rabu (29/7/2026).
Nurlis, mengatakan Gubernur Aceh telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk segera mempertemukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Kementerian Kesehatan guna membahas penyelesaian proses tersebut.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (29/7), dengan melibatkan pihak terkait, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan yang mengikuti rapat secara daring.
Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, menjelaskan bahwa rencana peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia sebenarnya telah bergulir sejak lama, namun hingga kini belum mencapai penyelesaian.
Menurutnya, persoalan tersebut kini menjadi semakin mendesak karena berkaitan dengan program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan yang dijalankan pemerintah pusat.
“Saat ini malah menjadi krusial, sebab berdampak pada program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan dari Presiden Prabowo,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, program revitalisasi tersebut hanya dialokasikan untuk satu rumah sakit umum daerah di setiap kabupaten atau kota.
Sementara di Kabupaten Aceh Utara terdapat dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Cut Meutia yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dan RSUD dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon.
Menurut Nasir, kondisi tersebut berpotensi menghambat penyaluran bantuan pemerintah pusat.
“Kondisi seperti ini bisa mengorbankan salah satu RSUD, atau malah dua-duanya tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, menyarankan agar RSUD Cut Meutia dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Menurutnya, Kota Lhokseumawe merupakan satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki RSUD sendiri. Apabila proses peralihan dilakukan, maka baik Aceh Utara maupun Lhokseumawe masing-masing memiliki satu rumah sakit daerah yang dapat memperoleh dukungan program Kementerian Kesehatan.
“Kemenkes leluasa dalam memberi bantuan dan tidak repot dalam mengembangkan RSUD di Aceh Utara,” kata Asnawi.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sayang sekali, ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar bantuan-bantuan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kemenkes bisa sampai ke Lhokseumawe dan Aceh Utara,” ujarnya.
Asnawi mengakui proses pengalihan aset memerlukan kompensasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sebagai bentuk kompensasi, Kementerian Kesehatan berkomitmen mengembangkan RSUD dr. Muchtar Hasbi, terutama dalam peningkatan fasilitas dan akreditasinya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, M. Nasir, menyatakan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak keberatan terhadap opsi yang ditawarkan.
Namun, pihaknya mengusulkan agar revitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi terlebih dahulu direalisasikan sebelum proses penyerahan RSUD Cut Meutia kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dilakukan.
“Aceh Utara menginginkan agar Kemenkes terlebih dahulu melakukan revitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi, baru kemudian diikuti dengan penyerahan RSUD Cut Meutia ke Pemkot Lhokseumawe,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai kehadiran rumah sakit umum daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
“Saya ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe. Jika ada RSUD maka kami bisa memastikannya,” ujarnya.
Sayuti juga menilai momentum saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelesaikan proses peralihan, mengingat pemerintah pusat tengah menggenjot program revitalisasi pelayanan kesehatan.
“Lhokseumawe adalah satu-satunya daerah di Aceh yang belum ada RSUD, sementara Aceh Utara memiliki dua RSUD. Rasanya tidak adil bagi kami. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk peralihan RSUD Cut Meutia,” katanya.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan mekanisme kompensasi yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait
“Apakah cukup dengan jaminan dari Pemerintah Aceh dan diketahui oleh Kemenkes. Kalau bisa seperti itu, maka ini segera kita selesaikan,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan difokuskan pada mekanisme pemberian kompensasi agar proses peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia dapat segera direalisasikan tanpa mengurangi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat di kedua daerah.
