Jakarta | TubinNews.com – Kondisi masyarakat Aceh yang masih terdampak bencana hidrometeorologi dan belum memiliki hunian layak mendorong Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Upaya tersebut dilakukan agar para korban dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan nyaman, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Atas dasar kebutuhan mendesak tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Kepala Inspektorat Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Karo Adpem), dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Adpim), melakukan silaturrahmi sekaligus koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Deputi Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2026, tersebut membahas langkah-langkah percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Fokus utama pembahasan adalah sinkronisasi program dan dukungan lintas kementerian agar pembangunan dapat segera terealisasi di lapangan.
Sekda menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi prioritas Pemerintah Aceh mengingat masih banyak warga yang tinggal dalam kondisi darurat. Ia berharap pembangunan hunian sementara tersebut dapat diselesaikan sebelum Ramadhan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan khusyuk.
“Pemerintah Aceh berharap adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat korban bencana bisa segera menempati hunian sementara yang layak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Huntara melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
“Melalui pertemuan ini, kita berharap tercapai langkah-langkah konkret dan percepatan teknis di lapangan, sehingga penanganan pascabencana di Aceh dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” ucapnya.
