Jakarta | TubinNews.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memaparkan capaian kinerja sepanjang Tahun 2025 sekaligus rencana kerja Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan transparansi, akuntabilitas, dan publikasi kinerja kelembagaan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kompolnas, Senin (5/1/2026) pukul 10.24 WIB, dengan menghadirkan Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA, sebagai narasumber.
BeritaTerkait
Dalam pemaparannya, Arief menyampaikan apresiasi kepada jajaran komisioner serta insan media yang selama ini konsisten mendukung kerja-kerja Kompolnas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, peran media memiliki posisi strategis dalam memberikan pencerahan publik terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan media yang selalu mendukung performance Kompolnas, khususnya dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.
Arief juga menyinggung sejumlah peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah hukum nasional, salah satunya pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
“Pada 2 Januari ini, sejarah telah terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pelaksanaan KUHP yang baru. Ini merupakan peristiwa bersejarah,” jelasnya.
Selain KUHP, perubahan mendasar juga terjadi pada hukum acara pidana nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
“Ini juga menjadi momentum sejarah dalam sistem hukum kita,” tambahnya.
Ke depan, Kompolnas menantikan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pembenahan institusi kepolisian.
“Rekomendasi tersebut akan memuat hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dari sisi tata kelola maupun aspek reformasi kepolisian,” ungkap Arief.
Menutup pemaparannya, ia mengajak seluruh pihak menyongsong Tahun 2026 dengan semangat pembaruan hukum yang berkeadilan dan transparan.
“Mari kita jalani tahun 2026 dengan kepastian hukum, rasa keadilan, dan transparansi untuk kita semua,” pungkasnya.
